Sofyan Djalil Akomodasi Tuntutan Petani Sumut yang Jalan Kaki Temui Presiden

Kompas.com - 01/09/2020, 09:30 WIB
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi bersama Forkopimda Sumut usai video conference dengan kepala staf kepresidenan, menteri ATR/BPN dan menteri BUMN di pendopo rumah dinas gubernur, Senin (31/8/2020) Dok: Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provinsi SumutGubernur Sumut Edy Rahmayadi bersama Forkopimda Sumut usai video conference dengan kepala staf kepresidenan, menteri ATR/BPN dan menteri BUMN di pendopo rumah dinas gubernur, Senin (31/8/2020)

MEDAN, KOMPAS.com – Rapat penyelesaian sengketa tanah eks HGU PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II di Simalingkar dan Sei Mencirim, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara ( Sumut), dilakukan secara virtual.

Rapat ini melibatkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil dan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi di pendopo rumah dinas gubernur.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil memastikan, dari hasil kesimpulan tim pusat yang terdiri dari Kementerian ATR/BPN, Kementerian BUMN, dan lainnya, akan mengakomodasi tuntutan petani.

Berdasarkan usulan PTPN II, masyarakat juga akan dilibatkan dalam pertanian tebu.

"Tiga hari lalu Presiden menerima masyarakat Simalingkar dan Sei Mencirim. Presiden perintahkan masalah ini diselesaikan dengan baik antara petani dan PTPN II,” ujar Sofyan seperti dikutip dari rilis yang dikirim humas kantor Gubernur Sumut, Senin (31/8/2020).

Baca juga: Surya Tjandra Harapkan Sengketa Tanah di Sumut Beres 2 Tahun

Hal senada dikemukakan Moeldoko. Dalam arahannya dia menekankan, tuntutan masyarakat harus segera diselesaikan dan pemerintah pusat akan melakukan intervensi.

Moeldoko juga meminta seluruh tim penyelesaian sengketa tanah merumuskan solusi untuk secepatnya disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.

"Intinya persoalan ini akan dipayungi dari pusat. Gubernur sebagai ketua pelaksana diharapkan membentuk tim kecil dalam permasalahan di Sumut," ucap Moeldoko.

Sementara itu Edy Rahmayadi memastikan, Pemprov Sumut bersama tim Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) akan berupaya secepatnya menyelesaikan sengketa tanah Simalingkar dan Sei Mencirim.

Namun prosesnya membutuhkan waktu dan tidak bisa terburu-buru. Edy meminta tim untuk bekerja terlebih dahulu, mendata, mengedukasi dan menertibkan lahan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X