Siapa Harus Membiayai "New Normal" Kota-kota di Indonesia?

SEMUA pihak sekarang membicarakan pentingnya kota kita berubah, menuju new normal. Bagaimana dengan para pemimpin kota di Indonesia?

Perubahan dahsyat itu datang sekonyong-konyong pada tanggal 23 Januari 2020. Pemerintah China melakukan lockdown penuh atas kota Wuhan dan beberapa kota lainnya di Hubei. 

Kita terbelalak, namun juga tidak menyadari apa yang akan terjadi di masa mendatang.

Tak terbayang, melakukan lockdown atas kota dengan 11 juta penduduk, ibu kota Hubei, provinsi dengan PDRB 570 milliar dollar AS, setengah negara Indonesia.

Sebuah provinsi penting di tengah daratan China, yang terkenal dengan sungai Yangtse dan pembangkit Three Gorges Dam yang mengalirkan listrik 84.000 MegaWatt, lebih besar dari kapasitas terpasang Indonesia.

Kini, empat bulan kemudian, seluruh kota dunia pun dilanda gelombang pemikiran baru tentang kota masa depan.

Amat dramatis ketika tiba-tiba terlihat di kota-kota dunia, berbagai inisiatif baru timbul untuk mentransformasi kotanya seiring mendefinisikan "new normal" pasca-pandemi.

Di banyak kota dunia, melakukan transformasi dan peremajaan kota berlangsung secara otomatis. Bibit pemikirannya tersemai terutama di kalangan perencana kota.

Begitu banyak ide-ide baru yang meruntuhkan mahzab kota moderen Corbuzier yang kaku, dengan intervensi terhadap beton-beton kota dan membagi pemakaian jalan-jalan kota secara masif untuk berpihak pada pejalan kaki dan sepeda.

Hari ini Paris sedang berbenah. Wali Kota London Sadiq Khan mendukung gerakan London National Park City dan memangkas jalur transportasi agar orang berjalan. Bogota mengingkatkan warganya untuk naik sepeda.

Peremajaan kota di Indonesia masih sangat embrio, dan rentan mati sebelum lahir. Di Jakarta, ada sekitar 20.000an Urban Design Guideline (UDGL) atau panduan rancang kota yang sudah disusun baik di kawasan strategis, komersial maupun transit oriented development  (TOD).

UDGL mengatur ruang kota yang lebih manusiawi, mengonsolidasi lahan sehingga dimungkinkan pembangunan fasilitas publik yang cukup, ruang hijau dan amenitas yang proporsional.

Semua untuk meningkatkan kualitas hidup, dan tentunya akan diikuti kenaikan nilai ruang kota.

Namun pelaksanaan di lapangan hampir semua belum berjalan, atau sepotong-sepotong seperti perbaikan pedestrian Kemang, dan Sudirman.

Padahal jika semua UDGL yang sudah ditetapkan bisa terwujud, Jakarta punya peluang menjadi kota yang jauh lebih baik dari Bangkok, Kuala Lumpur, bahkan Singapura.