Siapa Harus Membiayai "New Normal" Kota-kota di Indonesia?

Kompas.com - 22/05/2020, 13:05 WIB
Petugas bersiap menyemprotkan cairan disinfektan di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (22/3/2020). Pemprov DKI Jakarta melakukan penyemprotan fasilitas umum menggunakan cairan disinfektan di lima wilayah DKI Jakarta untuk mencegah penyebaran virus Corona atau COVID-19. ANTARA FOTO/APRILLIO AKBARPetugas bersiap menyemprotkan cairan disinfektan di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (22/3/2020). Pemprov DKI Jakarta melakukan penyemprotan fasilitas umum menggunakan cairan disinfektan di lima wilayah DKI Jakarta untuk mencegah penyebaran virus Corona atau COVID-19.

Peremajaan kota di Indonesia masih sangat embrio, dan rentan mati sebelum lahir. Di Jakarta, ada sekitar 20.000an Urban Design Guideline (UDGL) atau panduan rancang kota yang sudah disusun baik di kawasan strategis, komersial maupun transit oriented development  (TOD).

UDGL mengatur ruang kota yang lebih manusiawi, mengonsolidasi lahan sehingga dimungkinkan pembangunan fasilitas publik yang cukup, ruang hijau dan amenitas yang proporsional.

Semua untuk meningkatkan kualitas hidup, dan tentunya akan diikuti kenaikan nilai ruang kota.

Namun pelaksanaan di lapangan hampir semua belum berjalan, atau sepotong-sepotong seperti perbaikan pedestrian Kemang, dan Sudirman.

Padahal jika semua UDGL yang sudah ditetapkan bisa terwujud, Jakarta punya peluang menjadi kota yang jauh lebih baik dari Bangkok, Kuala Lumpur, bahkan Singapura.

Pembiayaan Inovatif

Proses transfomasi kota akan selalu kompleks. Untuk dapat mengeksekusi secara berkelanjutan, dibutuhkan kejelian melihat proyek-proyek yang layak, penerapan intervensi ruang yang tepat, serta kemampuan manajemen publik yang mumpuni.

Sejalan dengan usaha keras kita untuk melandaikan kurva infeksi pada masa pandemi ini, kita harus segera memikirkan tatanan hidup baru.

Bagi para pemimpin kota, mereka harus memiliki ketajaman dalam memprioritaskan anggaran untuk implementasi.

Pemerintah pusat saat ini menetapkan tujuh prioritas yaitu memperkuat ketahanan ekonomi, mengembangkan wilayah, meningkatkan sumber daya manusia, revolusi mental, dan memperkuat infrastruktur.

Kemudian membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim, serta memperkuat stabilitas polhukhankam dan pelayanan publik.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X