Kompas.com - 31/08/2020, 16:04 WIB
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam Konsultasi Regional (Konreg) PUPR 2020 di Manado, Senin (2/3/2020). Dokumentasi Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPRMenteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam Konsultasi Regional (Konreg) PUPR 2020 di Manado, Senin (2/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)  memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan 2019.

Opini WTP tersebut didapatkan Kementerian PUPR berdasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, tanggal 20 Mei 2020.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menuturkan, terdapat dua jenis temuan atas LK Kementerian PUPR yakni, Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan (KTPP).

Temuan terkait SPI sebanyak 21 butir dan 50 butir temuan rekomendasi dengan nilai Rp 0 atau tanpa nilai. Sementara, KPTPP dengan 21 butir temuan dan 49 rekomendasi dengan nilai Rp 83,97 miliar.

Baca juga: RAPBN 2021, Kementerian PUPR Dapat Anggaran Terbesar Rp 149,8 Triliun

"Ini yang menyebabkan kami (Kementerian PUPR) mendapatkan WTP karena dinilai tidak materialize," kata Basuki dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, Senin (31/8/2020).

Basuki menjelaskan, terdapat langkah-langkah strategis yang telah ditempuh Kementerian PUPR dalam memperoleh opini WTP.

Pertama, Kementerian PUPR melakukan revaluasi aset seperti penyelesaian Nomor Urut Pencatatan (NUP) untuk 95 persen dari total nilai aset (untuk aset lebih dari Rp 5 miliar).

Sehingga, nilai aset Kementerian PUPR bertambah dari semula Rp 915 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp 1.896 triliun pada 31 Desember 2019.

Pada Desember mendatang, Kementerian PUPR juga akan menyelesaikan 253.999 NUP senilai Rp 205 triliun (untuk aset kurang dari Rp 5 miliar).

Kedua, melakukan pencatatan aset dan kewajiban jasa konsensi. Dalam hal ini, Kementerian PUPR berkoordinasi dengan Komite Standar Akuntasi Pemerintahan (KSAP) dalam penyusunan kebijakan akuntansi dan pedoman lain yang terkait dengan pencatatan dan pelaporan Aset dan Jasa Konsensi dan Kewajiban Jasa Konsesi.

Baca juga: Terganjal 5 Temuan BPK, Kementerian PUPR Gagal Dapatkan Opini WTP

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER PROPERTI] 4 Sertifikat Tanah Milik Keluarga Nirina Zubir Diblokir BPN

[POPULER PROPERTI] 4 Sertifikat Tanah Milik Keluarga Nirina Zubir Diblokir BPN

Berita
Kehadiran Kawasan TOD Bisa Pangkas Emisi Karbon di Jakarta

Kehadiran Kawasan TOD Bisa Pangkas Emisi Karbon di Jakarta

Hunian
Sofyan Imbau Masyarakat Jangan Mudah Percaya Serahkan Sertifikat Tanah pada Orang Lain

Sofyan Imbau Masyarakat Jangan Mudah Percaya Serahkan Sertifikat Tanah pada Orang Lain

Berita
Jasa Marga Catat Overspeed Paling Banyak di Tol Layang MBZ dan Tol Dalam Kota

Jasa Marga Catat Overspeed Paling Banyak di Tol Layang MBZ dan Tol Dalam Kota

Berita
Bendungan Cipanas Penuhi Kebutuhan Irigasi Pertanian di Dua Kabupaten, Ini Progresnya

Bendungan Cipanas Penuhi Kebutuhan Irigasi Pertanian di Dua Kabupaten, Ini Progresnya

Konstruksi
Di Jepang, IKEA Sewakan Apartemen Mini Seharga Rp 12.481 Per Bulan

Di Jepang, IKEA Sewakan Apartemen Mini Seharga Rp 12.481 Per Bulan

Apartemen
Ciputra International Dipasarkan Melalui Virtual Marketing Gallery Experience

Ciputra International Dipasarkan Melalui Virtual Marketing Gallery Experience

Apartemen
Harga Properti Turun, Saatnya Berburu Hunian di Jakarta Barat

Harga Properti Turun, Saatnya Berburu Hunian di Jakarta Barat

Hunian
Hingga September 2021, SMF Cetak Laba Rp 400 Miliar

Hingga September 2021, SMF Cetak Laba Rp 400 Miliar

Berita
Berkat Digitalisasi, Krakatau Steel Raup Laba Bersih Rp 1,05 Triliun

Berkat Digitalisasi, Krakatau Steel Raup Laba Bersih Rp 1,05 Triliun

Berita
Mudahkan Konsumen Beli Baja, Krakatau Steel Luncurkan KRASmart Marketplace

Mudahkan Konsumen Beli Baja, Krakatau Steel Luncurkan KRASmart Marketplace

Berita
Jasa Sewa Mobil dan Okupansi Hotel di Mandalika Meningkat Tajam Saat WSBK

Jasa Sewa Mobil dan Okupansi Hotel di Mandalika Meningkat Tajam Saat WSBK

Berita
Ini Tantangan dalam Mencari Rumah, Apa Saja?

Ini Tantangan dalam Mencari Rumah, Apa Saja?

Perumahan
Mirip Wisma Atlet, Rusun ASN Rp 25 Miliar Mulai Dibangun di Papua

Mirip Wisma Atlet, Rusun ASN Rp 25 Miliar Mulai Dibangun di Papua

Apartemen
48.000 Sertifikat Tanah di Kaltim dan Kaltara Diserahkan Secara Bertahap

48.000 Sertifikat Tanah di Kaltim dan Kaltara Diserahkan Secara Bertahap

Berita
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.