Kementerian PUPR Raih Opini WTP atas Laporan Keuangan 2019

Kompas.com - 31/08/2020, 16:04 WIB
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam Konsultasi Regional (Konreg) PUPR 2020 di Manado, Senin (2/3/2020). Dokumentasi Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPRMenteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam Konsultasi Regional (Konreg) PUPR 2020 di Manado, Senin (2/3/2020).

Selain itu, Kementerian PUPR juga berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk melakukan Inventarisasi dan Penilaian atas Aset dan Kewajiban yang terkait dengan Jasa Konsesi.

Hal ini sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor KU.01.01 pada tanggal 30 Januari 2020 tentang Tindak Lanjut Barang/Aset di Lingkungan Kementerian PUPR.

Ketiga, Kementerian PUPR melakukan pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) untuk diserahkan kepada masyarakat.

Misalnya, hibah BMN dengan nilai total Rp 105 triliun dan sudah berprogres pemindatanganan/pengapusan sebesar Rp 31, 29 triliun (29,8 persen). Sedangkan, sisanya sebesar Rp 73,71 triliun (70,2 persen) akan segera diajukan pemindahtanganan/pengapusan secara bertahap hingga tahun 2021.

Tahun ini, BMN direncanakan akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda)/masyarakat senilai Rp 14,3 triliun.

Kementerian PUPR juga sedang melakukan inventarisasi dan verifikasi dokumen sumber BMN berdasarkan klasterisasi kesiapan atau prioritas dan lokasi BMN yang dihibangkan.

Selain itu, Kementerian PUPR juga melakukan percepatan proses serah terima hibah diawali dengan penjualan izin prinsip kepada Kemenkeu untuk BMN dengan nilai di atas Rp 10 miliar serta berkoordinasi dengan calon penerima hibah.

Sehingga, kata Basuki, seluruh hibah BMN direncanakan dapat diselesaikan pada 2021 mendatang.

Baca juga: Dua Aset Rp 43,6 Triliun Picu Kegagalan Kementerian PUPR Raih Opini WTP

Terakhir, Kementerian PUPR melakukan pencatatan aset tanah untuk Proyek Strategis Nasional ( PSN) yang didukung oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

Sebagai contoh, Kementerian PUPR telah melakuakn pencatatan aset PSN-LMAN pada tahun 2019 sebesar Rp 32 triliun.

Jumlah tersebut terdiri dari 34 ruas jalan tol di Ditjen Bina Marga atau senilai Rp 30,5 triliun dan 16 bendungan di Ditjen SDA sebesar Rp 1,79 triliun.

Langkah selanjutnya, Kementerian PUPR akan berkoordinasi dengan Kemenkeu guna percepatan penetapan status penggunaan atas PSN-LMAN.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X