Kompas.com - 28/08/2020, 12:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sengketa dan konflik pertanahan masih terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia.

Termasuk di Provinsi Sumatera Utara yang menempati peringkat pertama sengketa dan konflik tanah.

Sengketa dan konflik tanah ini mayoritas merupakan tanah dengan status Hal Guna Usaha (HGU).

Untuk itu dalam penyusunan skema penyelesaian sengketa tanah Kakanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Utara Dadang Suhendi memastikan, pihaknya sudah memetakan kriteria untuk mengetahui statusnya.

"Jadi kita kelompokkan skema-skema dalam rangka penyelesaian," kata Dadang melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat 928/8/2020).

Pertama adalah HGU aktif. Menurut Dadang, HGU disebut aktif jika lahan tersebut ada dan tanahnya dikelola serta ditanami oleh pemegang hak.

Kedua, HGU yang tidak dimanfaatkan secara produktif tetapi status haknya masih berlaku atau hidup. Namun status HGU ini, menurut Dadang, dipandang berbeda oleh masyarakat.

Baca juga: Surya Tjandra Harapkan Sengketa Tanah di Sumut Beres 2 Tahun

"Haknya masih berlaku tetapi HGU-nya tidak aktif. Kenapa? Karena itu penyelesaiannya berbeda," ujar Dadang.

Selain itu masih ada HGU yang berlaku, namun kegiatan HGU tidak aktif dan dalam penguasaan pihak ketiga. Lainnya adalah HGU yang sudah selesai dan dalam penguasaan pihak ketiga.

Hal ini juga diakui Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Surya Tjandra.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengendalian Konsesi Kawasan Mangrove Dinilai Bisa Cegah Kerusakan

Pengendalian Konsesi Kawasan Mangrove Dinilai Bisa Cegah Kerusakan

Berita
Berapa Jarak Garis Sempadan Jalan?

Berapa Jarak Garis Sempadan Jalan?

Berita
Lika-Liku Transaksi Tol Nir-Sentuh MLFF, Diprakarsai Asing hingga Penegakan Hukum yang Disangsikan

Lika-Liku Transaksi Tol Nir-Sentuh MLFF, Diprakarsai Asing hingga Penegakan Hukum yang Disangsikan

Berita
Pendapatan Tol Jasa Marga Selama Mudik Naik 28,1 Persen Dibanding November 2021

Pendapatan Tol Jasa Marga Selama Mudik Naik 28,1 Persen Dibanding November 2021

Berita
Jalan Provinsi di Alor NTT Senilai Rp 28 Miliar Rusak Sebelum Tuntas Dikerjakan

Jalan Provinsi di Alor NTT Senilai Rp 28 Miliar Rusak Sebelum Tuntas Dikerjakan

Konstruksi
Tingkatkan Kualitas SDM Konstruksi, Hutama Karya Gelar Dua Program

Tingkatkan Kualitas SDM Konstruksi, Hutama Karya Gelar Dua Program

Konstruksi
WWRC Bangun Cabang Gudang Kimia Terbesar, Lokasinya di Suryacipta Karawang

WWRC Bangun Cabang Gudang Kimia Terbesar, Lokasinya di Suryacipta Karawang

Kawasan Terpadu
G20 di Belitung Butuh 125 Minivan hingga Internet Kecepatan Tinggi

G20 di Belitung Butuh 125 Minivan hingga Internet Kecepatan Tinggi

Berita
Lampaui Situ Gunung, Jembatan Gantung Rengganis Terpanjang se-Asia Tenggara

Lampaui Situ Gunung, Jembatan Gantung Rengganis Terpanjang se-Asia Tenggara

Berita
6 Perawatan yang Harus Dilakukan Sebelum Menempati Rumah Baru

6 Perawatan yang Harus Dilakukan Sebelum Menempati Rumah Baru

Umum
Dana Rp 1,13 Triliun Dikucurkan untuk Renovasi TMII

Dana Rp 1,13 Triliun Dikucurkan untuk Renovasi TMII

Fasilitas
Mengenal ITRW, Lembaga Pengawas Jalan Tol Independen di Indonesia

Mengenal ITRW, Lembaga Pengawas Jalan Tol Independen di Indonesia

Berita
Berlaku Akhir 2022, Ini Mekanisme MLFF, Pengendara Tak Perlu Tapping Kartu E-Toll

Berlaku Akhir 2022, Ini Mekanisme MLFF, Pengendara Tak Perlu Tapping Kartu E-Toll

Berita
Proyek PLTM Bintang Bano Ditawarkan via Skema KPBU, Tertarik Investasi?

Proyek PLTM Bintang Bano Ditawarkan via Skema KPBU, Tertarik Investasi?

Konstruksi
BPN Verifikasi 67.774 Hektar Lahan Sawah Dilindungi di Provinsi Bali

BPN Verifikasi 67.774 Hektar Lahan Sawah Dilindungi di Provinsi Bali

Berita
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.