Padat Karya Tunai Infrastruktur Rp 1,2 Trilliun Diperluas di 34 Provinsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperluas cakupan Program Padat Karya Tunai (PKT) atau cash for work. 

Terutama untuk pekerjaan revitalisasi saluran drainase jalan nasional sepanjang 5.000 kilometer dan pengadaan material tambalan cepat mantap (CPHMA) dengan total anggaran Rp 1,2 triliun.

Program ini dirancang dapat menyerap sekitar 28.000 tenaga kerja selama tiga bulan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan Program PKT dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur skala kecil yang melibatkan masyarakat setempat sebagai pelaku pembangunan.

Selain untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa.

"Pola pelaksanaan PKT nanti juga harus memperhatikan protokol physical & social distancing untuk pencegahan penyebaran COVID-19,” ujar Basuki dalam keterangan tertulis yang dikutip Kompas.com, Jumat (28/8/2020).

Baca juga: Pemerintah Klaim Program PKT Serap 387.549 Tenaga Kerja

Untuk revitalisasi saluran drainase jalan nasional, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 1 triliun yang tersebar di 34 Provinsi.

Alokasi anggaran tersebut dibagi untuk revitalisasi saluran drainase jalan nasional di Wilayah Barat (Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan) senilai Rp 587 miliar dan Rp 413 miliar untuk di Wilayah Timur (Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Papua).

Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga, sebaran pelaksanaan program Padat Karya revitalisasi drainase jalan nasional di Sumatera sepanjang 1.668 kilometer dengan alokasi anggaran Rp 309 miliar.

Untuk pulau Jawa dan Bali akan dikerjakan sepanjang 773 kilometer dengan anggaran sebesar Rp 154 miliar.