Padat Karya Tunai Infrastruktur Rp 1,2 Trilliun Diperluas di 34 Provinsi

Kompas.com - 28/08/2020, 07:00 WIB
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperluas cakupan Program Padat Karya Tunai (PKT) atau cash for work. Kementerian PUPRKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperluas cakupan Program Padat Karya Tunai (PKT) atau cash for work.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperluas cakupan Program Padat Karya Tunai (PKT) atau cash for work. 

Terutama untuk pekerjaan revitalisasi saluran drainase jalan nasional sepanjang 5.000 kilometer dan pengadaan material tambalan cepat mantap (CPHMA) dengan total anggaran Rp 1,2 triliun.

Program ini dirancang dapat menyerap sekitar 28.000 tenaga kerja selama tiga bulan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan Program PKT dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur skala kecil yang melibatkan masyarakat setempat sebagai pelaku pembangunan.

Selain untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa.

"Pola pelaksanaan PKT nanti juga harus memperhatikan protokol physical & social distancing untuk pencegahan penyebaran COVID-19,” ujar Basuki dalam keterangan tertulis yang dikutip Kompas.com, Jumat (28/8/2020).

Baca juga: Pemerintah Klaim Program PKT Serap 387.549 Tenaga Kerja

Untuk revitalisasi saluran drainase jalan nasional, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 1 triliun yang tersebar di 34 Provinsi.

Alokasi anggaran tersebut dibagi untuk revitalisasi saluran drainase jalan nasional di Wilayah Barat (Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan) senilai Rp 587 miliar dan Rp 413 miliar untuk di Wilayah Timur (Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Papua).

Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga, sebaran pelaksanaan program Padat Karya revitalisasi drainase jalan nasional di Sumatera sepanjang 1.668 kilometer dengan alokasi anggaran Rp 309 miliar.

Untuk pulau Jawa dan Bali akan dikerjakan sepanjang 773 kilometer dengan anggaran sebesar Rp 154 miliar.

Kemudian untuk pulau Kalimantan akan mencakup revitalisasi drainase sepanjang 807 kilometer dengan anggaran Rp 124 miliar.

Pekerjaan serupa juga dilakukan pada Kepulauan Nusa Tenggara dengan target revitalisasi drainase sepanjang 341 kilometer dengan anggaran Rp 71 miliar.

Sementara di pulau Sulawesi akan dikerjakan 953 kilometer dengan anggaran Rp 189 miliar, dan di kepulauan Maluku yang dikerjakan sepanjang 230 kilometer dengan anggaran Rp 70 miliar.

Terakhir di pulau Papua akan dilakukan revitalisasi drainase 225 kilometer dengan anggaran Rp 81 miliar.

Penyerapan tenaga kerja Program Padat Karya Tunai (PKT) di bidang Sumber Daya Air (SDA).Dok. Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Penyerapan tenaga kerja Program Padat Karya Tunai (PKT) di bidang Sumber Daya Air (SDA).
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerkan PUPR Hedy Rahadian mengatakan, pekerjaan Padat Karya mendukung pemulihan ekonomi nasional ini fokus pada penanganan drainase jalan yang sudah hilang akibat sedimentasi.

"Kita buatkan kembali, yang sudah mampet salurannya kita jebol lagi. Anggaran sebenarnya sampai Desember 2020, namun kita konsentrasikan Agustus dan September 2020 ini agar lebih cepat selesai,” terang Hedy.

Material tambahan

Perluasan cakupan program PKT Kementerian PUPR juga dilaksanakan untuk pengadaan material tambalan cepat mantap (CPHMA) sebanyak 100.000 ton dengan anggaran Rp. 200 miliar di 34 Provinsi.

Baca juga: Padat Karya Tunai SDA Serap 163.003 Tenaga Kerja Total Rp 1,26 Triliun

Alokasi tersebut Rp 114 miliar disebar di Wilayah Barat (Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan) sebanyak 56.489 ton dan Rp.86 miliar untuk di Wilayah Timur (Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Papua) sebanyak 43.511 ton.

Di Provinsi Aceh, Kementerian PUPR melalui Badan Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh telah memulai program PKT revitalisasi drainase jalan nasional dengan target sepanjang 150 kilometer terdiri dari pekerjaan saluran tanah 133 kilometer dan saluran pasangan/diperkeras sepanjang 37 kilometer.

Sedangkan untuk pengadaan material CPHMA dianggarkan sebesar Rp 6 miliar sebanyak 3.000 ton.

"Pelaksanaannya telah dimulai sejak minggu lalu. Hingga saat ini sudah menyerap 10%. Targetnya akhir September 2020 pekerjaan rampung," kata Kepala BPJN Aceh Elvi Roza.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X