JAKARTA, KOMPAS.com - Proyek jalan dan transportasi berbasis rel dianggap sebagai belanja infrastruktur terbesar Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Dalam Tinjauan Sektor Infrastruktur Indonesia, Fitch Solution melaporkan, keduanya mengambil porsi terbesar dengan angka masing-masing 29 persen dan 22 persen dari total nilai proyek infrastruktur yang saat ini dalam tahap perencanaan dan konstruksi.
Sebagaimana diketahui, jalan dan kereta api sangat mendukung pertumbuhan sektor infrastruktur di negara ini.
Fitch menulis, pipa pengembangan jalan dan kereta masuk dalam program Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diluncurkan sejak Jokowi menjabat sebagai presiden.
Dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Kamis (16/7/2020), Fitch menyebut proyek terbesar PSN adalah Jalan Tol Trans-Sumatera dengan nilai 33,7 miliar dollar AS yang terbagi ke dalam beberapa segmen.
Baca juga: Tol Trans-Sumatera Bisa Disebut Layak Finansial jika Aceh-Lampung Tersambung
Kemajuan proyek ini tetap stabil, dengan lebih dari 400 kilometer tuntas pada Juni 2020 dari total panjang 2.900 kilometer, dan sisanya masih dalam proses pembangunan.
Sementara proyek-proyek infrastruktur berbasis rel seperti kereta yang saat ini sedang dibangun, terbesar adalah Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dengan nilai 6 miliar dollar AS.
KCJB didukung oleh pinjaman lunak dari China, sebagai bagian dari program Belt and Road Initiatitve.
"Pemerintah Indonesia saat ini juga sedang mempelajari kemungkinan perluasan jalur kereta cepat dari Bandung ke Surabaya di Jawa Timur. Jepang telah menyatakan minatnya untuk membangun dan membiayai perluasan kereta cepat ini," tulis Fitch.
"Kami berharap pengembangan MRT ini akan terus berlanjut selama dekade berikutnya. Bahkan, ketika Jokowi berencana memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur," imbuh Fitch.
Baca juga: Basuki Bantah Proyek Bendungan Sepaku Semoi Terkait Ibu Kota Baru
Hal ini mempertimbangkan buruknya mobilitas Jakarta dan kota-kota di sekitarnya. Padahal, kota ini diperkirakan akan menjadi pusat penting bagi aktivitas keuangan dan bisnis.
Sementara pembangunan ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur juga akan menghasilkan peluang dalam pembangunan infrastruktur selama dekade berikutnya.
Karena lokasi yang dipilih untuk ibu kota baru terletak di daerah dengan infrastruktur fisik minim, investasi besar dalam infrastruktur transportasi dan tenaga listrik harus dilakukan untuk mendukung kegiatan ekonomi.
Fitch memperkirakan dana yang dialokasikan untuk pengembangan infrastruktur di ibu kota baru ini sekitar 33 miliar dollar AS.