Jalan dan Kereta, Belanja Infrastruktur Terbesar Pemerintahan Jokowi

Dalam Tinjauan Sektor Infrastruktur Indonesia, Fitch Solution melaporkan, keduanya mengambil porsi terbesar dengan angka masing-masing 29 persen dan 22 persen dari total nilai proyek infrastruktur yang saat ini dalam tahap perencanaan dan konstruksi.

Sebagaimana diketahui, jalan dan kereta api sangat mendukung pertumbuhan sektor infrastruktur di negara ini.

Fitch menulis, pipa pengembangan jalan dan kereta masuk dalam program Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diluncurkan sejak Jokowi menjabat sebagai presiden.

Dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Kamis (16/7/2020), Fitch menyebut proyek terbesar PSN adalah Jalan Tol Trans-Sumatera dengan nilai 33,7 miliar dollar AS yang terbagi ke dalam beberapa segmen.

Kemajuan proyek ini tetap stabil, dengan lebih dari 400 kilometer tuntas pada Juni 2020 dari total panjang 2.900 kilometer, dan sisanya masih dalam proses pembangunan.

Sementara proyek-proyek infrastruktur berbasis rel seperti kereta yang saat ini sedang dibangun, terbesar adalah Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dengan nilai 6 miliar dollar AS.

KCJB didukung oleh pinjaman lunak dari China, sebagai bagian dari program Belt and Road Initiatitve.

"Pemerintah Indonesia saat ini juga sedang mempelajari kemungkinan perluasan jalur kereta cepat dari Bandung ke Surabaya di Jawa Timur. Jepang telah menyatakan minatnya untuk membangun dan membiayai perluasan kereta cepat ini," tulis Fitch.

"Kami berharap pengembangan MRT ini akan terus berlanjut selama dekade berikutnya. Bahkan, ketika Jokowi berencana memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur," imbuh Fitch.

Hal ini mempertimbangkan buruknya mobilitas Jakarta dan kota-kota di sekitarnya. Padahal, kota ini diperkirakan akan menjadi pusat penting bagi aktivitas keuangan dan bisnis.

Proyek Ibu Kota Baru

Sementara pembangunan ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur juga akan menghasilkan peluang dalam pembangunan infrastruktur selama dekade berikutnya.

Karena lokasi yang dipilih untuk ibu kota baru terletak di daerah dengan infrastruktur fisik minim, investasi besar dalam infrastruktur transportasi dan tenaga listrik harus dilakukan untuk mendukung kegiatan ekonomi.

Fitch memperkirakan dana yang dialokasikan untuk pengembangan infrastruktur di ibu kota baru ini sekitar 33 miliar dollar AS.

Selain komitmen keuangan dari Uni emirat Arab (UEA), sumber lain dari dukungan keuangan asing kemungkinan akan berasal dari Jepang, AS dan China.

Fitch mencatat, Turki juga menyatakan minatnya untuk mendukung proyek tersebut. Pernyataan minat ini diumumkan pada Bulan Juni 2020.

Sebelumnya, kontraktor Turki telah terlibat dalam proyek-proyek infrastruktur yang terkait dengan peralihan ibu kota Kazakhstan dari Almaty ke Nur-Sultan, dan saat ini berusaha untuk mendiversifikasi bisnisnya dengan beroperasi di kawasan Asia Tenggara.

Namun, tampaknya rencana yang sedianya dijalankan pada 2020 ini bakal mundur ke tahun 2021 karena Pandemi Covid-19 .

Pemerintah pun terpaksa merealokasi anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Fitch menilai, konstruksi infrastruktur dapat ditunda jika Pandemi Covid-19 masih terus berlanjut, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap lemah.

Belanja proyek infrastruktur anti-banjir berupa pelabuhan dan saluran air ini menempati posisi berikutnya dengan nilai total 61,9 miliar dollar AS.

Sebagian besar nilainya berasal dari satu proyek yakni Proyek Tanggul Laut Raksasa dengan estimasi dana 40 miliar dollar As, yang dirancang untuk melindungi pantai utara Jakarta.

Sayangnya, kemajuan proyek ini terganjal masalah lingkungan terutama disuarakan oleh pihak oposisi dan industri perikanan.

"Terlepas dari tantangan ini, kami percaya pemerintah akan menyelesaikan proyek tersebut mengingat ancaman kenaikan permukaan laut dan potensinya yang dapat mengganggu kegiatan ekonomi dan mata pencarian penduduk yang tinggal di Jakarta utara," tutur Fitch.