Hutama Karya Siap Bangun Kawasan Industri Sekitar Tol Trans-Sumatera

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Hutama Karya (Persero) siap mengembangkan kawasan pertumbuhan ekonomi baru di sekitar jaringan Jalan Tol Trans-Sumatera.

Kawasan pertumbuhan ekonomi baru ini berupa kawasaan industri yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan, dan daya saing masyarakat di Pulau Sumatera.

Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) Budi Harto menuturkan kajian kelayakan atau feasibility study untuk pengembangan kawasan industri ini sudah dilakukan.

"Kami sudah menyiapkan banyak kajian untuk itu. Pengembangannya lebih ke kawasan industri," kata Budi kepada Kompas.com, Minggu (28/6/2020).

PT Hutama Karya (Persero) diketahui memiliki rencana besar untuk mengintegrasikan infrastruktur konektivitas di koridor Tran-Sumatera dengan kawasan pertumbuhan ekonomi baru.

Baca juga: Bos Baru Hutama Karya Fokus Inovasi dan Percepat Proyek Tol Trans-Sumatera

Dalam merealisasikan rencana besar ini, perusahaan akan menggandeng swasta dengan skema kerja yang terbuka untuk berbagai opsi, baik kerja sama operasi maupun ventura.

Namun, untuk dapat menumbuhkan sentra ekonomi baru tersebut, diperlukan kontribusi dan dukungan dari pemerintah daerah.

PT Hutama Karya (Peraero) juga diketahui melakukan banyak kajian, karena kepentingannya bukan cuma Hutama Karya, juga melibatkan Bappenas, Komite  Percepatan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) dan pengendalian risiko warga negara.

Sejatinya, terdapat empat value capture yang dapat ditangkap untuk mengoptimalkan kehadiran Tol Trans-Sumatera.

Keempatnya yaitu pajak, retribusi, pemanfaatan aset pemerintah, dan kontribusi pihak ketiga. Namun, untuk dapat menangkap hal tersebut dibutuhkan modal yang tidak sedikit.

Pasalnya, value capture ini berkaitan erat dengan peningkatan lalu lintas harian (LHR) di jalan tol yang dirancang sepanjang 2.704 kilometer itu.

Sebagai gambaran, potensi value capture selama masa konsesi 30 tahun hingga 2048 mendatang yaitu tambahan penerimaan pajak pemerintah pusat sebesar Rp 2.685 triliun atau setara Rp 89 triliun per tahun, serta potensi tambahan penerimaan asli daerah sebesar Rp 283 triliun atau rata-rata Rp 9,4 triliun per tahun.

Lantas, apa yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan value capture tersebut?

Pertama, pemda perlu mendukung segala bentuk investasi yang memanfaatkan Tol Trans-Sumatera.

Selain itu, perlu melakukan pembinaan dan pengembangan BUMD, menciptakan program yang kreatif dan inovatif dalam menciptakan wajib pajak baru, serta membentuk forum komunikasi antara pengelola jalan tol dengan pemda.

Di samping itu, perlu pelibatan para penerima manfaat Tol Trans Sumatera dalam menyiapkan pelaksanaan skema value capture dan mengindentifikasi payung hukum yang dapat mendukung pelaksanaan value capture.