Kabar Terbaru Rencana Pembangunan Jembatan Palmerah Penghubung Larantuka-Adonara

Apalagi di Adonara baru saja terjadi bencana, sehingga menjadi momentum yang harus ditangkap karena kehadiran jembatan sangat diperlukan untuk memperlancar arus transportasi.

Perlu dimulainya pembangunan Palmerah juga untuk menegaskan kepada pihak Belanda bahwa Pemerintah Indonesia dan Pemerintah NTT sudah beres soal pembangunan Jembatan Pancasila Palmerah.

Latif Gau sebagai pihak penanggung jawab pembangunan Jembatan Pancasila Palmerah, dalam rapat tersebut mengapresiasi seluruh tim verifikasi amdal dari KPA-DLHK NTT.

Baca juga: Meski Cuaca Ekstrem, Pembangunan Jalan Nasional di NTT Lampaui Target

Dia berharap dengan tuntasnya dokumen amdal maka proyek pembangunan jembatan Palmerah segera terealisasi.

Latif menyebut, saat ini sedang intens melakukan pertemuan dengan pihak PLN guna membahas proyek tersebut.

Selain menggelar pertemuan dengan pihak PLN, dia juga akan mengadakan pertemuan dengan Kantor Staf Presiden (KSP).

Pertemuan itu dianggap penting karena penandatanganan head off agreement proyek Jembatan Pancasila Palmerah dilakukan saat Presiden Jokowi berkunjung ke Belanda tahun 2016 yang lalu.

Selain itu, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk juga akan digandeng sebagai kontraktor pelaksana.

Sebelumnya, mantan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Frans Lebu Raya mengatakan, rencana pembangunan Jembatan Pancasila Palmerah sepanjang 800 meter yang menghubungkan Larantuka dan Adonara, di Flores Timur, kian mengarah pada titik terang.

"Proses Feasibility Study (FS) dan Detail Engeneering Desain (DED) atau desain teknis secara detail, diharapkan selesai akhir Oktober 2017 ini," kata Frans kepada Kompas, di Kupang Selasa (10/10/2017).

Baca juga: 2.000 Rumah Risha Dibangun di NTT dan NTB Pasca-bencana

Menurut Frans, jika proses FS dan DED selesai dan dinyatakan layak, maka pelaksanaan pembangunan fisik jembatan Pancasila-Palmerah, di Larantuka dapat dimulai oleh Tidal Bridge (Belanda).

Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Gubernur NTT, Frans Lebu Raya dan investor Tidal Brigde, di Den Haag, Belanda telah dilakukan pada 22 April 2016 lalu.

Pelaksanaan pembangunan jembatan ini mengguna skema business to business, dan sepenuhnya merupakan dana investasi asing.

"Pembangunan jembatan ini tidak menggunakan dana APBD tapi melalui dana investasi asing sebagai bentuk kerja sama antara Indonesia dan Belanda," katanya.