Kabar Terbaru Rencana Pembangunan Jembatan Palmerah Penghubung Larantuka-Adonara

Setelah terus berproses sekian lama, ada kabar terbaru yang menyebutkan Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) memberikan dukungan penuh dengan menggelar pertemuan bersama Tim Komisi Amdal (KPA) NTT-DLHK, pihak Konsultan Amdal, PT Tidal Bridge, dan perintis atau penggagas pembangunan Jembatan Palmerah.

Ketua Tim Teknis KPA-DLHK NTT Petrus Berek Klau menyatakan siap memberikan rekomendasi kelayakan Amdal pembangunan Jembatan Pancasila Palmerah setelah semua perbaikan dokumen yang telah diverifikasi diperbaiki.

"Kami berikan batasan waktu, syukur kalau perbaikannya dua hari kami bisa keluarkan rekomendasi Amdal," ujar Petrus dalam rapat verifikasi dokumen Amdal RKL-RPL Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) Palmerah Flores Timur, yang digelar secara daring, Kamis (14/4/2021).

KPA-DLHK sudah menyusun semua konsep dengan tenggat waktu 10 hari penyelesaian (finalisasi).

"Saran kami tim konsultan Amdal lebih cepat memasukkan perbaikannya sehingga kami bisa proses lebih cepat," kata Petrus.

Dia berharap, rencana besar pembangunan Jembatan Pancasila Palmerah yang sudah berjalan enam tahun dapat segera terwujud.

Prinsipnya, kelayakan lingkungan sudah dikantongi sejak rapat Komisi Amdal beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, perintis dan penggagas pembangunan Jembatan Pancasila Palmerah NTT Andre Koreh mengaku sangat gembira karena seluruh proses pembangunan yang sudah berjalan enam tahun kini telah mencapai tahap akhir.

Andre berharap DLHK segera mengeluarkan pernyataan atau surat rekomendasi atau persetujuan lingkungan.

"Seluruh kajian sudah tidak ada lagi celah karena sudah cukup dalam. Kita bisa bertanggung jawab kepada semua orang terhadap apa yang kita bahas selama bertahun tahun," cetus Andre.

Mencermati verifikasi dokumen amdal, Andre menilai sudah tidak ada masalah kecuali perbaikan teknis yang tidak substansial dari tim penyusun amdal Jembatan Pancasila Palmerah.

Dia juga memberikan penekanan pada jadwal pembangunan yang dinilai masih belum jelas, karena hanya disebut tahun pertama, tahun kedua dan tahun ketiga.

"Saya tekankan soal jadwal dibangun secara bertahap. Ini harus lebih jelas. Setelah dokumen amdal selesai, langkah selanjutnya berkaitan dengan perizinan-perizinan," kata dia.

Andre menginginkan, pembangunan Jembatan Pancasila Palmerah dapat dimulai pada tahun 2021 ini.

Apalagi di Adonara baru saja terjadi bencana, sehingga menjadi momentum yang harus ditangkap karena kehadiran jembatan sangat diperlukan untuk memperlancar arus transportasi.

Perlu dimulainya pembangunan Palmerah juga untuk menegaskan kepada pihak Belanda bahwa Pemerintah Indonesia dan Pemerintah NTT sudah beres soal pembangunan Jembatan Pancasila Palmerah.

Latif Gau sebagai pihak penanggung jawab pembangunan Jembatan Pancasila Palmerah, dalam rapat tersebut mengapresiasi seluruh tim verifikasi amdal dari KPA-DLHK NTT.

Dia berharap dengan tuntasnya dokumen amdal maka proyek pembangunan jembatan Palmerah segera terealisasi.

Latif menyebut, saat ini sedang intens melakukan pertemuan dengan pihak PLN guna membahas proyek tersebut.

Selain menggelar pertemuan dengan pihak PLN, dia juga akan mengadakan pertemuan dengan Kantor Staf Presiden (KSP).

Pertemuan itu dianggap penting karena penandatanganan head off agreement proyek Jembatan Pancasila Palmerah dilakukan saat Presiden Jokowi berkunjung ke Belanda tahun 2016 yang lalu.

Selain itu, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk juga akan digandeng sebagai kontraktor pelaksana.

Sebelumnya, mantan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Frans Lebu Raya mengatakan, rencana pembangunan Jembatan Pancasila Palmerah sepanjang 800 meter yang menghubungkan Larantuka dan Adonara, di Flores Timur, kian mengarah pada titik terang.

"Proses Feasibility Study (FS) dan Detail Engeneering Desain (DED) atau desain teknis secara detail, diharapkan selesai akhir Oktober 2017 ini," kata Frans kepada Kompas, di Kupang Selasa (10/10/2017).

Menurut Frans, jika proses FS dan DED selesai dan dinyatakan layak, maka pelaksanaan pembangunan fisik jembatan Pancasila-Palmerah, di Larantuka dapat dimulai oleh Tidal Bridge (Belanda).

Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Gubernur NTT, Frans Lebu Raya dan investor Tidal Brigde, di Den Haag, Belanda telah dilakukan pada 22 April 2016 lalu.

Pelaksanaan pembangunan jembatan ini mengguna skema business to business, dan sepenuhnya merupakan dana investasi asing.

"Pembangunan jembatan ini tidak menggunakan dana APBD tapi melalui dana investasi asing sebagai bentuk kerja sama antara Indonesia dan Belanda," katanya.