Kontroversi Bank Tanah dan Stimulus Fiskal yang Diharapkan

Kompas.com - 13/10/2020, 09:15 WIB
Ilustrasi. www.shutterstock.comIlustrasi.

Domainnya ada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kementerian inilah yang harusnya membangun infrastruktur perumahan untuk MBR.

"Pangkas birokrasi yang rumit, mereka bisa langsung membangun. Jangan diserahkan kepada pengembang," imbuh dia.

Mengapa Kementerian PUPR harus turun tangan, Erwin beralasan, karena tujuan UU Cipta Kerja ini adalah merampingkan birokrasi rumit jadi ringkas dan mudah.

Mereka harus menggandeng Kementerian Keuangan yang berperan dalam memangkas perpajakan, dan Kementerian Dalam negeri yang harus memudahkan proses perizinan dan menghilangkan retribusi.

"Jika ini dilaksanakan, tidak perlu lagi UU Cipta Kerja yang bikin rusuh negara. Cukup Kebijakan yang dibuat berupa Keputusan Menteri (Kepmen)," tuntas Erwin.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X