"Kalau Para Bos Properti Turun Gunung, Masalahnya Pasti Serius"

"Kalau Pak Sofyan bisa seringkali untuk bicara 'semua orang harus beli rumah karena tabungan ini memaksa diri menabung, pasti untung'. Itu akan sangat membantu seseorang untuk memiliki rumah," ucap James.

Jika Pemerintah bisa melaksanakan hal tersebut, James percaya, dapat menggerakkan demand side atau sisi permintaan properti.

Berkaca pada China, Pemerintahnya memberikan kemudahan berupa bunga, Kredit Pemilikan Rumah (KPR), serta pajak dibuat murah.

Baca juga: Merek Indonesia Catat Kenaikan Penjualan 3 Kali Lipat di Festival Belanja China

Kebijakan ini memudahkan masyarakat China untuk memiliki rumah.

Masyarakat China menilai, kepemilikan rumah sangatlah penting. Meski, mereka tidak memiliki uang sekalipun.

Adapun Muktar Widjaja meminta Pemerintah mengizinkan WNA dapat menjaminkan surat Hak Guna Bangunan (HGB) kepada bank atau sama perlakuannya dengan orang Indonesia.

"Jadi, tidak didiskriminasi. Dia (WNA) mau jaminkan ke bank dan lain sama," ucap Muktar.

Dengan begitu, WNA juga dapat mendukung sektor pariwisata yang saat ini tengah gencar dipromosikan oleh Pemerintah seperti, Bali, Danau Toba, maupun Lombok.

Kemudian, Muktar juga meminta Pemerintah tidak menyelidiki asal muasal dan sumber uang WMA saat membeli properti.

Baca juga: Ingat, WNA Hanya Punya Dua Hak Atas Tanah di Indonesia

Prinsip ini dianggap sama dengan deposito, sehingga asing yang membeli properti di Indonesia merasa aman dan tenang.

"Mereka merasa aman dan tenang. Jadi, mereka tidak merasa dikejar-kejar pajak, mungkin bisa dibantu usul ini," lanjut Muktar.

Selain Aguan, Muktar Widjaja, dan James T Riady, webinar ini juga diikuti Founder dan CEO PT Intiland Development Tbk Hendro Gondokusumo, Managing Director Ciputra Group Budiarsa Sastrawinata, Direktur PT Summarecon Agung Tbk Herman Nagaria, Presiden Direktur PT Pakuwon Jati Tbk Stefanus Ridwan, dan Direktur Utama PT PP Properti Tbk Taufik Hidayat.