Miliki Rumah di Tengah Pandemi Bukan Lagi Mimpi

KOMPAS.com - Rumah merupakan salah satu kebutuhan primer, selain sandang dan pangan. Namun, tak semua dari kita mampu memilikinya.

Terlebih bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Rumah layak huni, aman, nyaman, dekat tempat beraktivitas, serta dilengkapi sejumlah fasilitas penunjang, hampir mustahil dimiliki.

Hal ini karena selain harganya selangit, akses pembiayaannya pun tak mendukung. Perbankan memberlakukan sejumlah persyaratan ketat yang justru makin mempersempit peluang MBR untuk memiliki rumah.

Pada akhirnya, MBR dan mungkin juga kalangan marjinal lainnya masih menganggap memiliki rumah adalah mimpi yang sulit diwujudkan.

Tak mengherankan jika kemudian angka backlog kepemilikan rumah atau home ownership rate  di Indonesia masih terhitung tinggi dibandingkan sesama negara Asia Tenggara.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), angka backlog kepemilikan rumah masih berada pada angka 11,4 juta rumah tangga pada tahun 2015.

Baca juga: Dengan SiKasep, Pemerintah Jamin Tak Ada Lagi Konsumen Tertipu Pengembang Bodong

Angka tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2015 terdapat 11,4 juta rumah tangga Indonesia, baik MBR maupun non-MBR, yang menghuni rumah bukan milik sendiri.

Sementara tingkat kepemilikan rumah di Singapura pada periode yang sama sekitar 90,8 persen dari total populasi.

Singapura memiliki tingkat kepemilikan yang tinggi terutama karena skema perumahan publik yang sukses di bawah Housing Development Board (HDB). 

Untuk mengatasi masalah dan mengurangi disparitas tersebut, Pemerintah melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyalurkan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).