Miliki Rumah di Tengah Pandemi Bukan Lagi Mimpi

Dampak kedua yakni proses pembangunan rumah dan fasilitas penunjang. Sebab, banyak tenaga konstruksi yang tidak mau bekerja dengan alasan takut tertular virus corona.

Padahal, yang namanya rumah subsidi itu harus siap huni, termasuk infrastrukturnya, misalnya jaringan instalasi listrik dan air sudah terpasang, serta jalan sudah selesai terbangun. Untuk menyiapkan sejumlah fasilitas itu, tentu butuh waktu yang tidak sebentar.

Belum lagi pasokan bahan baku yang semakin sulit karena adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sehingga distribusi barang dan transportasi logistik pun terhambat.

“Jadi kita ini mau akad agak tersendat terkait kesiapan rumahnya karena tukang enggak ada. Pasokan bahan baku juga susah. Semoga setelah PSBB lebih ringan dan lebih berani untuk new normal,” ucap Yanti.

Dia pun berharap pembangunan bisa lebih cepat lagi, para kontraktor dan pekerja bangunan kembali bekerja untuk menyelesaikan bangunan.

Dengan demikian, proses akad KPR subsidi bisa langsung dilakukan setelah unit rumahnya tuntas dibangun.

Terkait aplikasi SiKasep, dia menyampaikan pentingnya komunikasi, terutama jaringan internet yang kadang menjadi masalah karena ada perumahan bersubsidi yang lokasinya agak susah terjangkau sehingga koneksi internetnya kurang lancar.

Kemudian, beberapa kali pihaknya mendapat keluhan dari pengembang karena mengalami kesulitan mengakses SiKasep dan Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang), entah karena koneksi internet yang lumpuh (down) atau memang aplikasi itu susah diakses.

“Sebab, kita enggak bisa akad kalau belum ada approve dari SiKasep dan SiKumbang. Jadi yang lebih banyak komplain itu developer untuk masuknya susah,” imbuh Yanti.

Adapun penyaluran KPR subsidi dari BTN melalui SiKasep sejak diluncurkan sampai saat ini mencapai Rp 4,3 triliun yang mencakup 32.301 unit rumah subsidi di seluruh Indonesia.

BTN memuncaki urutan teratas dengan angka sekitar 90 persen penyaluran KPR subsidi di Tanah Air, lalu diikuti BNI dan BTN Syariah. 

Dominasi pencapaian itu, menurut dia, karena BTN menyediakan semua jenis pelayanan dari hulu ke hilir untuk segala golongan ekonomi masyarakat, termasuk KPR subsidi bagi MBR.

“Kami komplet satu paket, mulai dari pembebasan lahan, konstruksi, sampai KPR subsidinya,” pungkas Suryanti.

Sinkronisasi aturan pusat dan daerah

Sama seperti yang dialami nasabah dan perbankan, pelaksanaan aplikasi SiKasep dan SiKumbang tidak selamanya berjalan lancar di lapangan.

Dari sisi pengembang, mereka menemui sejumlah masalah terkait peraturan daerah (perda) yang tidak sinkron dengan regulasi dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR melalui PPDPP.

Hal itu dikemukakan oleh Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida dalam pembicaraan dengan Kompas.com, Jumat (26/6/2020).

Dia mengatakan, para pengembang harus menyesuaikan diri di lapangan terhadap SiKasep dan SiKumbang yang tidak bisa sepenuhnya berjalan lancar karena banyak perda yang bertentangan dengan aturan di aplikasi tersebut.

Sebagai contoh di Kediri, Yogyakarta, dan Banjarbaru. Izin mendirikan bangunan (IMB) di sana baru keluar setelah pembangunan sarana prasarana (sarpras) umumnya selesai dan diserahkan kepada pemerintah daerah (pemda) setempat.

“Dalam SiKasep itu diminta nomor IMB, ya enggak bisa dicantumkan karena izinnya belum keluar. Nah, ini jadi problem. Jadi pemda kadang-kadang mengeluarkan perda yang bertentangan. Hal-hal seperti ini harus saling koordinasi,” keluh Totok.

Terlebih saat pandemi Covid-19, Totok mengaku terjadi penurunan jumlah calon nasabah yang mengajukan KPR, termasuk melalui fasilitas SiKasep.

Angka penurunan itu berkisar 20 sampai 30 persen sejak pandemi pada Maret hingga Juni 2020.

Dia pun menyarankan PPDPP dan perbankan agar bisa merelaksasi persyaratan dalam seleksi calon debitur, sehingga jumlahnya bisa meningkat lagi.

Adapun jumlah anggota REI yang ikut dalam SiKasep mencapai 5.500 pengembang. Saat ini tercatat 20 asosiasi pengembang yang terdaftar dan jika diakumulasikan secara total lebih kurang 9.000 pengembang terlibat dalam aplikasi tersebut.

Perkembangan penyaluran dana FLPP

Untuk diketahui, hingga Jumat (26/6/2020), PPDPP Kementerian PUPR membukukan penyaluran dana FLPP mencapai Rp 7,11 triliun, sebagaimana dilansir Kompas.com pada Sabtu (27/6/2020).

"Penyaluran FLPP sudah mencapai 66,8 persen untuk membiayai 70.335 unit rumah," ujar Direktur Utama PPDPP Kementerian PUPR Arief Sabaruddin.

Dengan begitu, jumlah total penyaluran dana FLPP sejak tahun 2010 hingga 2020 senilai Rp 51,48 triliun untuk 725.937 rumah.

Arief menuturkan, MBR bisa mendapatkan fasilitas pembiayaan perumahan murah dalam jangka panjang untuk membiayai kredit pemilikan rumah pertamanya melalui FLPP.

Pada tahun ini, PPDPP bekerja sama dengan 42 bank pelaksana yang terdiri dari 10 bank nasional dan 32 Bank Pembangunan Daerah (BPD).