Antisipasi Membeludaknya Turis Pasca-pandemi, Pemerintah Sulap 2.750 Rumah Tak Layak Huni Jadi "Homestay"

JAKARTA, KOMPAS.com - Ditjen Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mendorong Program Sarana Hunian Pariwisata (Sarhunta) di lima Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Melalui program tersebut, 2.750 rumah tidak layak huni (RTLH) di lima KSPN akan dibedah dan dijadikan sebagai homestay untuk menarik wisatawan.

Rinciannya, rumah di Danau Toba yang akan dibedah sebanyak 1.000 unit, Borobudur 350 unit, Mandalika 500 unit, Labuan Bajo 600 unit, dan Likupang 300 unit.

Total anggaran yang akan disalurkan untuk Program Sarhunta ini senilai Rp 429,23 miliar.

Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan, Sarhunta merupakan bagian dari kegiatan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

“Kami akan berupaya untuk mengubah wajah rumah-rumah di daerah KSPN agar mampu menarik para wisatawan lokal maupun asing untuk datang,” ujar Khalawi dalam siaran pers, Jumat (26/6/2020).

Kementerian PUPR ditugaskan pada pengembangan sarana infrastruktur di 5 KSPN untuk meningkatkan dan menggerakkan perekonomian masyarakat pasca Pandemi Covid-19.

Ia menjelaskan, program tersebut dilakukan untuk mengantisipasi membuludaknya wisatawan ke lokasi KSPN menjelang tatanan normal baru di Indonesia.

Pembangunan Sarhunta terbagi menjadi dua kegiatan yakni, peningkatan kualitas RTLH di sepanjang koridor menuju lokasi pariwisata dan pembangunan baru atau perbaikan rumah tradisional di kawasan tersebut.

Adapun jumlah bantuan yang akan disalurkan untuk program peningkatan kualitas sebesar Rp 90 juta.