Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Selama Masa Transisi Tapera, FLPP Tetap Berjalan

Kompas.com - 05/06/2020, 21:58 WIB
Rosiana Haryanti,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Eko Djoeli Heripoerwanto mengatakan, selama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) masih dalam masa transisi, maka layanan pembiayaan perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) masih berjalan.

BP Tapera baru akan berfungsi optimal melaksanakan tugasnya, maksimal dalam waktu tujuh tahun ke depan.

Hal ini karena dalam tahap awal atau selama dua tahun pertama, lembaga ini akan berfokus pada operasionalisasi layanan Tapera untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berasal dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum).

"Selama masa transisi, Pemerintah menjaga agar layanan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) itu tidak terputus," terang Eko dalam konferensi video, Jumat (5/6/2020).

Baca juga: Ingat, Tak Semua Peserta Berhak Dapat Fasiltas Tapera

Eko menambahkan, menurut aturan perundang-undangan, ketentuan pengalihan dana FLPP ke Tapera sedianya dilaksanakan pada tahun 2021.

"Tapi sekali lagi selama BP Tapera nanti belum bisa melayani MBR keseluruhan, maka FLPP masih berjalan," kata dia.

Meski demikian, Komisioner BP Tapera Adi Setianto mengatakan, pada tahun 2021, BP Tapera sudah mulai melakukan pengalihan dana FLPP secara bertahap.

Kemudian, pada tahun 2022-2023, BP Tapera akan memperluas kepesertaan kepada pekerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Derah (BUMD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta TNI/Polri.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan Kunta Wibawa menegaskan, kepesertaan untuk pekerja swasta paling lama dilaksanakan tujuh tahun setelah PP Penyelenggaraan Tapera diterbitkan.

Baca juga: WNA Pun Wajib Ikut Tapera, Ini Penjelasannya

"Tidak menutup kemungkinan ada pekerja atau perusahaan atau pekerja mandiri yang mendaftar sekarang. Tapi wajibnya itu masih nanti 7 tahun," tutur Kunta.

Eko menuturkan, dengan adanya Tapera ini ketersediaan akan rumah, khususnya bagi MBR bisa lebih ditingkatkan.

Pasalnya, dana untuk membangun rumah tersebut sudah tak bergantung lagi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang notabene terbatas.

Pengelolaan Tapera diharapkan dapat dilakukan dengan tata kelola yang transparan dengan memberikan manfaat yang lebih luas bagi para peserta.

 

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Tapera

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Halmahera Barat: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Halmahera Barat: Pilihan Ekonomis

Perumahan
[POPULER PROPERTI] PP Soal Sawah Berubah Jadi Rumah Lagi Disusun AHY dan Nusron

[POPULER PROPERTI] PP Soal Sawah Berubah Jadi Rumah Lagi Disusun AHY dan Nusron

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kota Ternate: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kota Ternate: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Pulau Morotai: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Pulau Morotai: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Halmahera Utara: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Halmahera Utara: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Begini Progres Terbaru Calon Bendungan Tertinggi di Tanah Air

Begini Progres Terbaru Calon Bendungan Tertinggi di Tanah Air

Berita
Progres Terbaru Flyover Penghubung Shangri-La Hotel dan Sharing-La Residences

Progres Terbaru Flyover Penghubung Shangri-La Hotel dan Sharing-La Residences

Berita
Rawan Kecelakaan dan Macet, Hati-hati Saat Lintasi Jalan Nasional di Hutan Baluran

Rawan Kecelakaan dan Macet, Hati-hati Saat Lintasi Jalan Nasional di Hutan Baluran

Berita
Hampir Sempurna, Kemantapan Jalan Nasional Situbondo-Ketapang-Banyuwangi

Hampir Sempurna, Kemantapan Jalan Nasional Situbondo-Ketapang-Banyuwangi

Berita
110 Juta Orang Mudik Nataru, Pemerintah Terapkan One Way dan Contraflow

110 Juta Orang Mudik Nataru, Pemerintah Terapkan One Way dan Contraflow

Berita
APBN Rp 1,14 Triliun Digelontorkan buat Muluskan Jalan Anyer-Panarukan

APBN Rp 1,14 Triliun Digelontorkan buat Muluskan Jalan Anyer-Panarukan

Berita
45 Persen ASN Kementerian PU Diisi Generasi Milenial dan Z

45 Persen ASN Kementerian PU Diisi Generasi Milenial dan Z

Berita
Kolaborasi Jadi Kunci Memastikan Kelancaran Pelaksanaan Nataru

Kolaborasi Jadi Kunci Memastikan Kelancaran Pelaksanaan Nataru

Berita
564.000 Hektar Tanah Telantar Bisa Dimanfaatkan untuk Transmigrasi

564.000 Hektar Tanah Telantar Bisa Dimanfaatkan untuk Transmigrasi

Berita
Dirjen Bina Marga Instruksikan Seluruh Balai Siap Siaga Saat Nataru

Dirjen Bina Marga Instruksikan Seluruh Balai Siap Siaga Saat Nataru

Berita
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau