Dapat Rp 21 Triliun Pengadaan Lahan, Kementerian PUPR Minta MAPPI Profesional

Kompas.com - 16/09/2020, 18:57 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi V DPR RI menyetujui anggaran untuk pengadaan lahan pembangunan infrastruktur Kementerian PUPR pada tahun 2021 mencapai Rp 21 triliun dari total Pagu Anggaran senilai Rp 149,81 triliun.

Oleh karena itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) terus meningkatkan profesionalitas para anggota dan inovasi untuk mengurai hambatan pengadaan lahan proyek infrastruktur.

Plt Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti mengatakan hal itu, dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (16/9/2020).

Selama ini, salah satu tantangan yang kerap terjadi dalam pembangunan infrastruktur adalah proses pengadaan lahan dalam pekerjaan konstruksi.

"Kementerian PUPR berharap, MAPPI dapat terus meningkatkan profesionalitas para anggotanya dan perlu melalukan inovasi sehingga parameter dan metode penafsiran dapat diperoleh semakin baik sehingga hambatan pembebasan lahan dapat dikurangi," ujar Anita.

Baca juga: Pembebasan Lahan Tol Bakal Jadi Urusan Menko Luhut

Pagu anggaran yang begitu besar ini disebabkan pembangunan infrastruktur Kementerian PUPR berhubungan dengan kebutuhan publik seperti, bidang Sumber Daya Air (SDA), jalan dan jembatan, sanitasi dan air minum, serta perumahan

Pada bidang jalan, terutama jalan tol, kebutuhan pembebasan lahan sekitar 8.000 hektar dan SDA sebanyak 7.424 hektar.

Sehingga, pembebasan lahan yang dibutuhkan pada dua bidang tersebut membutuhkan sekitar 15.000 hektar.

Oleh karena itu, inovasi dan peningkatan profesionalitas anggota MAPPI diharapkan dapat membantu percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur sehingga dapat dilakukan tahap konstruksi secepatnya.

Anita berpendapat, pengadaan lahan dalam pembangunan infrastruktur sebaiknya diselesaikan dalam kurun waktu 1 tahun.

Hal ini bertujuan untuk menghindari spekulasi harga tanah pada tahun berikutnya. Sehingga, peranan MAPPI sangat besar untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan.

Baca juga: Pengadaan Tanah Jalur Kereta Api Makassar Tuntas Akhir 2020

Selain itu, Kementerian PUPR terus melanjutkan pembangunan infrastruktur di tengah Pandemi Covid-19 yang diharapkan juga menjadi salah satu daya ungkit Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Perlu diketahui, MAPPI adalah Asosiasi Profesi di Indonesia yang khususnya mewadahi para profesional yang berkecimpung dalam profesi penilai, bersifat mandiri, nirlaba, dan non politis. MAPPI secara resmi berdiri sejak tahun 1981.

Musyawarah Nasional MAPPI diselenggarakan setiap 4 tahun sekali untuk memilih Dewan Pengurus Nasional (Pengurus Pusat) yang diketuai oleh Seorang Ketua Umum dengan dibantu Wakil Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.