Dapat Rp 21 Triliun Pengadaan Lahan, Kementerian PUPR Minta MAPPI Profesional

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi V DPR RI menyetujui anggaran untuk pengadaan lahan pembangunan infrastruktur Kementerian PUPR pada tahun 2021 mencapai Rp 21 triliun dari total Pagu Anggaran senilai Rp 149,81 triliun.

Oleh karena itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) terus meningkatkan profesionalitas para anggota dan inovasi untuk mengurai hambatan pengadaan lahan proyek infrastruktur.

Plt Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti mengatakan hal itu, dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (16/9/2020).

Selama ini, salah satu tantangan yang kerap terjadi dalam pembangunan infrastruktur adalah proses pengadaan lahan dalam pekerjaan konstruksi.

"Kementerian PUPR berharap, MAPPI dapat terus meningkatkan profesionalitas para anggotanya dan perlu melalukan inovasi sehingga parameter dan metode penafsiran dapat diperoleh semakin baik sehingga hambatan pembebasan lahan dapat dikurangi," ujar Anita.

Baca juga: Pembebasan Lahan Tol Bakal Jadi Urusan Menko Luhut

Pagu anggaran yang begitu besar ini disebabkan pembangunan infrastruktur Kementerian PUPR berhubungan dengan kebutuhan publik seperti, bidang Sumber Daya Air (SDA), jalan dan jembatan, sanitasi dan air minum, serta perumahan. 

Pada bidang jalan, terutama jalan tol, kebutuhan pembebasan lahan sekitar 8.000 hektar dan SDA sebanyak 7.424 hektar.

Sehingga, pembebasan lahan yang dibutuhkan pada dua bidang tersebut membutuhkan sekitar 15.000 hektar.

Oleh karena itu, inovasi dan peningkatan profesionalitas anggota MAPPI diharapkan dapat membantu percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur sehingga dapat dilakukan tahap konstruksi secepatnya.

Anita berpendapat, pengadaan lahan dalam pembangunan infrastruktur sebaiknya diselesaikan dalam kurun waktu 1 tahun.