Komisi V DPR Setujui Anggaran Kementerian PUPR Rp 149,81 Triliun

Pagu kebutuhan Ditjen Perumahan sebesar Rp 12 triliun dan penyesuaian nota keuangan yang didapatkan senilai Rp 8,09 triliun atau lebih rendah sebanyak Rp 3,9 triliun.

Ditjen Bina Konstruksi memiliki pagu kebutuhan sebesar Rp 900 miliar dan disetujui sebesar Rp 757,6 miliar (lebih rendah Rp 142,31 miliar).

Selanjutnya, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) memiliki pagu kebutuhan sebesar Rp 275 miliar dan ditetapkan menjadi Rp 206,17 miliar (lebih rendah Rp 68,8 miliar).

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) memiliki pagu kebutuhan sebesar Rp 1 triliun dan disepakati Rp 563,7 miliar atau terjadi kekurangan sebanyak Rp 436,21 miliar.

Ditjen Pembiayaan Infrastruktur membutuhkan anggaran sebesar Rp 350 miliar dan ditetapkan menjadi Rp 273,7 miliar atau lebih rendah sebesar Rp 75,22 miliar.

Pada kesempatan yang sama, Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR mengupayakan alokasi anggaran RAPBN Tahun 2021 untuk ganti rugi tanah dan bangunan bagi pelaku usaha korban bencana lumpur Sidoarjo di peta area terdampak yang belum diselesaikan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.