Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Komisi V DPR Setujui Anggaran Kementerian PUPR Rp 149,81 Triliun

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengungkapkan besaran anggaran ini dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDT), Selasa (15/9/2020).

"Penyesuaian nota keuangan RAPBN Tahun 2021 Kementerian PUPR sebesar Rp 149,81 triliun," tegas Lasarus.

Sebelumnya, Kementerian PUPR memiliki pagu kebutuhan tahun 2021 senilai Rp 140,32 triliun.

Namun, Komisi V DPR RI sepakat memberikan tambahan anggaran sebesar Rp 9,48 triliun menjadi Rp 149,81 triliun.

Rinciannya, pagu kebutuhan Sekretariat Jenderal sebesar Rp 675 miliar dan penyesuaian nota keuangannya mendapatkan anggaran sebesar Rp 748,20 miliar. Artinya, terjadi kenaikan sebanyak Rp 73,20 miliar.

Lalu, pagu kebutuhan Inspektorat Jenderal sebesar Rp 125 miliar dan penyesuaian nota keuangannya mendapatkan anggaran sebesar Rp 101,74 miliar atau terjadi kekurangan dibanding yang diusulkan sebesar Rp 23,25 miliar.

Pagu kebutuhan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga sebesar Rp 48 triliun dan nota keuangan tahun 2021 mendapatkan anggaran senilai Rp 53,95 triliun atau naik sebesar Rp 5,95 triliun.

Ditjen Cipta Karya memiliki pagu kebutuhan tahun 2021 sebesar Rp 27 triliun dan turun sebanyak Rp 438,7 miliar dibandingkan nota keuangan yang didapatkan sebesar Rp 26,56 triliun.

Kemudian, Ditjen Sumber Daya Air (SDA) mendapatkan pagu kebutuhan tahun 2021 sebesar Rp 50 triliun dan dalam RAPBN 2021 mendapatkan Rp 58,54 triliun atau lebih tinggi sebesar Rp 8,54 triliun.

Pagu kebutuhan Ditjen Perumahan sebesar Rp 12 triliun dan penyesuaian nota keuangan yang didapatkan senilai Rp 8,09 triliun atau lebih rendah sebanyak Rp 3,9 triliun.

Ditjen Bina Konstruksi memiliki pagu kebutuhan sebesar Rp 900 miliar dan disetujui sebesar Rp 757,6 miliar (lebih rendah Rp 142,31 miliar).

Selanjutnya, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) memiliki pagu kebutuhan sebesar Rp 275 miliar dan ditetapkan menjadi Rp 206,17 miliar (lebih rendah Rp 68,8 miliar).

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) memiliki pagu kebutuhan sebesar Rp 1 triliun dan disepakati Rp 563,7 miliar atau terjadi kekurangan sebanyak Rp 436,21 miliar.

Ditjen Pembiayaan Infrastruktur membutuhkan anggaran sebesar Rp 350 miliar dan ditetapkan menjadi Rp 273,7 miliar atau lebih rendah sebesar Rp 75,22 miliar.

Pada kesempatan yang sama, Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR mengupayakan alokasi anggaran RAPBN Tahun 2021 untuk ganti rugi tanah dan bangunan bagi pelaku usaha korban bencana lumpur Sidoarjo di peta area terdampak yang belum diselesaikan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

https://properti.kompas.com/read/2020/09/15/144006721/komisi-v-dpr-setujui-anggaran-kementerian-pupr-rp-14981-triliun

Terkini Lainnya

Harta Properti Gubernur Bengkulu, Tersangka Kasus Pemerasan dan Gratifikasi

Harta Properti Gubernur Bengkulu, Tersangka Kasus Pemerasan dan Gratifikasi

Berita
Hingga Awal November, 1,9 Juta Sertifikat Tanah Elektronik Diterbitkan

Hingga Awal November, 1,9 Juta Sertifikat Tanah Elektronik Diterbitkan

Berita
Begini Cara Cek Nilai Tanah di Suatu Daerah secara 'Online'

Begini Cara Cek Nilai Tanah di Suatu Daerah secara "Online"

Berita
Mau Bikin AJB Tanah atau Rumah? Berikut Syarat dan Cara Mengurusnya

Mau Bikin AJB Tanah atau Rumah? Berikut Syarat dan Cara Mengurusnya

Berita
Hingga Oktober, Pemerintah Gelontorkan Rp 282,9 Triliun buat Infrastruktur

Hingga Oktober, Pemerintah Gelontorkan Rp 282,9 Triliun buat Infrastruktur

Berita
119,7 Juta Bidang Tanah Telah Terdaftar melalui PTSL

119,7 Juta Bidang Tanah Telah Terdaftar melalui PTSL

Berita
Jalan Tol Tanjung Pura-Pangkalan Brandan Akan Difungsikan Saat Nataru

Jalan Tol Tanjung Pura-Pangkalan Brandan Akan Difungsikan Saat Nataru

Berita
Persiapan PP Jelang Nataru, Mulai Jalan Tol hingga Mal

Persiapan PP Jelang Nataru, Mulai Jalan Tol hingga Mal

Berita
'Face Recognition' Digunakan 5,8 Juta Kali, Terbanyak di Stasiun Gambir

"Face Recognition" Digunakan 5,8 Juta Kali, Terbanyak di Stasiun Gambir

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Belitung Timur: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Belitung Timur: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Dibanderol Rp 1,5 Miliar, Rumah di Sawangan Ini Tak Butuh Renovasi Lagi

Dibanderol Rp 1,5 Miliar, Rumah di Sawangan Ini Tak Butuh Renovasi Lagi

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Belitung: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Belitung: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Clement Francis Terpilih Jadi Ketua Umum AREBI 2024-2027

Clement Francis Terpilih Jadi Ketua Umum AREBI 2024-2027

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bangka Tengah: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bangka Tengah: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bangka Selatan: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bangka Selatan: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke