Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ATI Sebut Ditundanya Kenaikan Tarif Tol, Bukti Pemerintah Lemah

Kompas.com - 10/09/2020, 07:49 WIB
Rosiana Haryanti,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com- Sekretaris Jenderal Asosiasi Tol Indonesia (ATI) Krist Ade Sudiyono menilai ditundanya kenaikan tarif jalan tol adalah salah satu faktor yang berkontribusi terhadap menurunnya kredibilitas pemerintah di Sektor Infrastruktur.

Kondisi ini dinilai kontraproduktif dengan upaya Indonesia untuk meningkatkan partisipasi swasta dan badan usaha dalam pembangunan infrastruktur.

Padahal, sektor infrastruktur membutuhkan kepemimpinan pemerintah yang kuat, baik dalam hal kebijakan politik, perencanaan, maupun pelaksanaannya adalah modal utama terciptanya iklim investasi yang baik

Krist juga menilai, pemerintah saat ini berlarut-larut dalam mengambil keputusan terkait dengan proyek infrastruktur.

Selain menunda kenaikan tarif tol, dalam hal pembebasan tanah dan dana talangan, stimulus ekonomi, kompensasi atas reklasifikasi golongan kendaraan dan tariff cap, Pemerintah kerap kali berlarut-larut.

Baca juga: Akhirnya, Penyesuaian Tarif Tol Cipularang dan Padaleunyi Ditunda

Demikian halnya dalam usulan penutupan jalan tol, penanganan kendaraan over dimension over load (ODOL) dan lainnya.

"Leadership pemerintah yang lemah akan menurunkan appetite pemilik modal dan para investor menanamkan investasinya di infrastruktur Indonesia," tutur Krist kepada Kompas.com, Rabu (9/9/2020).

Dia menegaskan, pembangunan infrastruktur adalah keputusan politik pemerintah. Sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan kepemimpinan yang kuat.

Menurutnya, kepemimpinan dalam pembangunan infrastruktur membuat program ini dapat berjalan baik di lapangan.

Namun dalam perjalanannya, kepemimpinan atau leadership dalam pembangunan infrastruktur harus memenuhi beberapa unsur.

Pertama adalah pernyataan otoritatif yang menjadikan infrastruktur sebagai program utama.

Krist menambahkan, deklarasi infrastruktur sebagai program prioritas baik pada periode pertama maupun kedua pada Pemerintahan Kabinet Indonesia Maju adalah bagian dari upaya ini.

Baca juga: ATI Tolak Usulan Anies soal Road Bike Event di Jalan Tol

Setelah itu, diikuti dengan politik angagaran yang memberikan porsi semakin besar kepada infrastruktur dalam postur APBN setiap tahunnya.

"Unsur leadership yang kedua adalah aspek perencanaan pembangunan infrastruktur," ucap Krist melalui keterangan tertulis kepada Kompas.com, Senin (7/9/2020).

Sekretaris Jenderal Asosiasi Tol Indonesia (ATI) Krist Ade SudiyonoATI Sekretaris Jenderal Asosiasi Tol Indonesia (ATI) Krist Ade Sudiyono

CEO Toll Road Business Group Astra Infra ini menyebut, kementerian dan lembaga sebagai representasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah institusi yang diberi mandat konstitusional untuk merencanakan serta mengadakan proyek-proyek infrastruktur yang diperlukan publik.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ingin Layanan BPN Meningkat, AHY Tekankan Dua Faktor Penting

Ingin Layanan BPN Meningkat, AHY Tekankan Dua Faktor Penting

Berita
Permudah Akses Warga Ciputat, Progress Group Bangun Jalan Penghubung

Permudah Akses Warga Ciputat, Progress Group Bangun Jalan Penghubung

Berita
6,6 Juta Kendaraan Lintasi Tiga Ruas Tol Astra Infra Selama Mudik Lebaran

6,6 Juta Kendaraan Lintasi Tiga Ruas Tol Astra Infra Selama Mudik Lebaran

Berita
[POPULER PROPERTI] 5 Tahun ke Depan, 'Crazy Rich' Indonesia Lampaui Dunia

[POPULER PROPERTI] 5 Tahun ke Depan, "Crazy Rich" Indonesia Lampaui Dunia

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Demak: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Demak: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Klaten: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Klaten: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Wonosobo: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Wonosobo: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Boyolali: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Boyolali: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Identifikasi 100 Properti, OYO Fokus Layani Akomodasi Pemerintah

Identifikasi 100 Properti, OYO Fokus Layani Akomodasi Pemerintah

Hotel
Permintaan Membeludak Pasca-Lebaran, KAI Siapkan Tambahan Relasi Ini

Permintaan Membeludak Pasca-Lebaran, KAI Siapkan Tambahan Relasi Ini

Berita
Lebaran 2024, 2,1 Juta Kendaraan Lintasi Tol Trans-Sumatera

Lebaran 2024, 2,1 Juta Kendaraan Lintasi Tol Trans-Sumatera

Berita
Meski Tahan Lama, Wastafel 'Stainless Steel' Punya Kekurangan

Meski Tahan Lama, Wastafel "Stainless Steel" Punya Kekurangan

Tips
Juli Ini, Proyek Tol Bayung Lencir-Tempino Seksi 3 Kelar

Juli Ini, Proyek Tol Bayung Lencir-Tempino Seksi 3 Kelar

Berita
Metland Catatkan Laba Bersih Rp 417,6 Miliar Sepanjang 2023

Metland Catatkan Laba Bersih Rp 417,6 Miliar Sepanjang 2023

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Jepara: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Jepara: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com