Serapan Anggaran Kementerian ATR/BPN Capai Rp 4,22 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat, realisasi penyerapan anggaran tahun 2020 sebesar Rp 4,22 triliun per Senin (31/8/2020).

Sebagaimana diketahui, pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pasca penghematan Tahun 2020 Kementerian ATR/BPN sebesar Rp 8,064 triliun.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN Himawan Arief Sugoto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, Senin (7/9/2020).

"Per 31 Agustus 2020, realisasi pencapaian kami (Kementerian ATR/BPN) sudah mencapai Rp 4,22 triliun atau sebesar 52,41 persen," terang Himawan.

Himawan mengatakan, anggaran tersebut digunakan untuk 11 program tahun 2020 yang telah dirancang Kementerian ATR/BPN.

Baca juga: Kementerian ATR/BPN Dapat Pagu Anggaran Indikatif 2021 Sebesar Rp 8,93 Triliun

Rinciannya, penyerapan anggaran untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kementerian ATR/BPN terbesar dari program lainnya atau sebanyak Rp 2,43 triliun dan terserap 55,30 persen.

Lalu, program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian ATR/BPN sebesar Rp 56,2 miliar atau terserap 34,19, Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian ATR/BPN sebanyak Rp 9,16 miliar atau terserap 46,76 persen.

Kemudian, program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang sebanyak Rp 58,2 miliar atau terserap 32,26 persen, Pengembangan Infrastruktur Keagrariaan sebesar Rp 67 miliar dan terserap 35,19 persen, dan Penataan Hubungan Hukum Keagrariaan sebesar Rp 6,54 miliar atau terserap 30,14 persen.

Selanjutnya, program Penataan Agraria sebanyak Rp 7,78 miliar (37,19 persen), Pengadaan Tanah sebesar Rp 4,37 miliar (33,06 persen), Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Rp 32,6 miliar (25,29 persen).

Baca juga: Kementerian ATR/BPN Minta Tambahan Anggaran Rp 2,31 Triliun

Terakhir, program Penanganan Masalah Agraria dan Tata Ruang sebesar Rp 5,62 miliar atau terserap 34,18 persen dan Pengelolaan Pertanahan Daerah sebanyak Rp 1,54 triliun atau terserap 53,17 persen.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Demokrat Guspardi Gau mengharapkan, anggaran penyerapan Kementerian ATR/BPN melebihi rata-rata nasional hingga akhir tahun.

"Dan saya harap ke depan, semua mitra kami Komisi II ini mendapatkan reward (apresiasi) dari Menteri Keuangan," tutur Guspardi.