Kementerian ATR/BPN Minta Tambahan Anggaran Rp 2,31 Triliun

Kompas.com - 07/09/2020, 15:00 WIB
Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil jadi pembicara di dalam Seminar Pendidikan Direktorat Pendidikan Dasar dan Menegah Yayasan Pesantren Islam di Aula Buya Hamka Universitas Al Azhar, Jakarta, (08/01/2020). Dok. Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil jadi pembicara di dalam Seminar Pendidikan Direktorat Pendidikan Dasar dan Menegah Yayasan Pesantren Islam di Aula Buya Hamka Universitas Al Azhar, Jakarta, (08/01/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meminta tambahan anggaran tahun 2021 sebesar Rp 2,31 triliun.

Penambahan pagu anggaran tahun 2021 ini dikemukakan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN Himawan Arief Sugoto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, Senin (7/9/2020).

"Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi, Kementerian ATR/BPN mengusulkan tambahan anggaran sebanyak Rp 2,31 triliun," tegas Himawan.

Besaran angka tersebut merupakan hasil bilateral meeting dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan masih didiskusikan dengan Kementerian/Lembaga (K/L).

Himawan melanjutkan tambahan anggaran tersebut akan dialokasikan dalam tiga kelompok yakni, penambahan kekurangan tunjangan kinerja, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ( PTSL), dan kegiatan pendukung food estate ( lumbung pangan) di Kalimantan Tengah senilai Rp 1,079 triliun.

Baca juga: Kementerian ATR/BPN Dapat Pagu Anggaran Indikatif 2021 Sebesar Rp 8,93 Triliun

Rinciannya, Belanja Pegawai sebesar Rp 38,4 miliar, Peta Bidang Tanah dan Ruang sebesar Rp 676,3 miliar, Peta Tematik Pertanahan dan Ruang (PTPR) sebesar Rp 296,9 miliar, serta Gugus Tugas Reforma Agraria di Kabupaten/Kota sebesar Rp 47,8 miliar.

Kemudian, alokasi untuk Rencana Detail Tata Ruang One Single Submission ( RDTR OSS) sebesar Rp 135 miliar dan Project Management Office ( PMO) Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur ( Jabodetabek-Punjur) senilai Rp 105 miliar.

Terakhir, Kementerian ATR/BPN meminta tambahan anggaran sebesar Rp 1 triliun untuk transformasi digital.

Menteri Keuangan Sri Mulyani pun telah menyampaikan alokasi anggaran tersebut untuk Kementerian ATR/BPN.

Rincian program transformasi digital sebesar Rp 1 truliun ini akan digunakan untuk peningkatan kualitas data pertanahan dan ruang melalui transformasi data digital sebesar Rp 300 miliar.

Lalu, sistem/ mekanisme pelayanan digital sebanyak Rp 163,2 miliar, sarana dan prasarana sebesar Rp 406,7 miliar, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebesar Rp 40 miliar, dukungan regulasi senilai Rp 10 miliar, serta PMO sebesar Rp 80 miliar.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X