9 Asosiasi Pengembang Perumahan Deklarasikan PAPN

Kompas.com - 28/07/2020, 16:32 WIB
Ilustrasi rumah subsidi. KOMPAS.com / DANI PRABOWOIlustrasi rumah subsidi.

Menurut Barkah, meskipun asosiasi juga memperjuangkan regulasi dan persoalan teknis anggotanya, presidium lebih menitikberatkan kepada regulasi.

Karenanya untuk memaksimalkan peran tersebut, akan ada kelompok kerja yang memberi masukan untuk dibahas dalam presidium ketua umum tersebut.

Baca juga: Walau Tak Puas, Apersi Banten Tetap Apresiasi Penambahan Kuota FLPP

Sementara itu, Ketua umum Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas) Muhammad Syawali menambahkan, presidium dibentuk agar pembangunan perumahan murah makin efektif dan efisien.

“Dari sisi regulasi, pemerintah pusat dan daerah sering tidak singkron. Ada yang mendominasi dan punya kepentingan masing-masing. Presidium ini akan terus memberikan solusi soal pentingnya sinergi pusat dan daerah dalam menekan angka backlog,” tutur Syawali.

Adapun Ketua Umum Perkumpulan Apersi Anton R Santoso menjelaskan, gagasan presidium merupakan upaya asosiasi untuk memperkuat posisi, agar himbauan dan usulan pelaku usaha kepada pemerintah, perbankan dan mitra kerja lainnya, lebih didengar karena mempunyai kekuatan anggota yang lebih banyak.

“Tetapi asosiasinya tetap harus berjalan pada rel-nya. Tugas presidium ini hanya menyampaikan kebijakan tidak menyentuh dapur masing-masing asosiasi,” cetusnya.

Anton berharap presidium akan membuat perjuangan pelaku usaha, perbankan dan mitra kerja terkait lebih kompak dan kokoh mengawal isu-isu perumahan rakyat ke depan.

Baca juga: Diragukan Bawa Untung, BP Tapera Jamin Investasi Dana Pekerja Aman

Ada beberapa hal yang menjadi program aksi dan akan disikapi keberadaannya oleh presidium. Di antaranya adalah soal Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), yang harus didukung sekaligus dikawal agar manfaatnya lebih besar bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pembiayaan Perumahan untuk kelompok MBR non-fixed income, pengawalan RUU Cipta Kerja. Usulan terobosan soal regulasi layanan tambahan BPJS Tenaga Kerja untuk perumahan, dan Pembangunan perumahan bagi nelayan.

Kemudian, percepatan layanan sertifikasi di tengah pandemi, Pemberdayaan Pemda dan Bank daerah dalam mengatasi backlog, serta skema Subsidi Selisih Bunga (SSB).

Selain itu, PAPN juga menyoroti masalah rumah subsidi terkait dampak pandemi yang juga mengganggu program sejuta rumah (PSR).

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X