Pengembangan Jabodetabek-Punjur Perlu Badan Koordinasi yang Kuat

Kompas.com - 08/05/2020, 11:00 WIB
Ilustrasi kemacetan di jalur Simpang Gadog, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. KOMPAS.com / RAMDHAN TRIYADI BEMPAHIlustrasi kemacetan di jalur Simpang Gadog, Ciawi, Bogor, Jawa Barat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Perkotaan Yayat Supriatna menilai, perlu ada badan koordinasi khusus yang menaungi pembentukan area perkotaan di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur ( Jabodetabek-Punjur).

"Perubahan rencana tata ruang, implikasi yang paling mendasar adalah penguatan kelembagaanya. Jadi bagaimana fungsi kelembagaannya mengatur pembangunan," ujar Yayat kepada Kompas.com, Kamis (7/5/2020).

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur pada 13 April 2020.

Baca juga: Soal Bongkar Vila Puncak, Kementerian ATR/BPN Tunggu Audit Tata Ruang

Melalui Perpres tersebut, beberapa daerah tersebut menjadi Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan ekonomi yang terdiri atas Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan Sekitarnya. Selain itu, wilayah-wilayah itu nantinya membentuk sebuah Kawasan Metropolitan.

Guna melakukan koordinasi, dalam Perpres tersebut tercantum, dalam rangka melakukan koordinasikan pengelolaan kawasan, maka dibentuk suatu kemebagaan sesuai dengan peraturan undang-undang.

Lembaga tersebut nantinya dipimpin oleh menteri yang beranggotakan paling sedikit Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Menteri Perhubungan.

Kemudian Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencana Pembangunan Nasional, menteri Keuangan, serta para gubernur di kawasan perkotaan Jabodetabek-Punjur.

Namun badan koordinasi yang menangani pembentukan kawasan perkotaan di Jabodetabek-Punjur ini, menurut Yayat, haruslah memiliki koordinasi dan pengendalian yang kuat.

Ini karena, seluruh area tersebut berada di dalam wilayah tiga provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten dengan kondisi yang berbeda.

Di sisi lain daerah-daerah tersebut juga didorong untuk tumbuh dengan fasilitas jaringan pelayanan yang semakin baik.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X