Pemerintah Harus Menjamin Hidup 1 Juta Perantau Mandiri Nyaris Melarat

Kompas.com - 07/05/2020, 20:37 WIB
Penyekatan di pintu keluar  jalur tol Ngawi. Hindari penyekatan, puluhan pemudik dari Jakarta  jurusan Nganjuk diturunkan di tengah jalur tol di Desa Ngale, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Aksi nakal awak bus antar provinsi tersebut menurut warga setempat sudah beberapa kali dipergoki warga. KOMPAS.COM/SUKOCOPenyekatan di pintu keluar jalur tol Ngawi. Hindari penyekatan, puluhan pemudik dari Jakarta jurusan Nganjuk diturunkan di tengah jalur tol di Desa Ngale, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Aksi nakal awak bus antar provinsi tersebut menurut warga setempat sudah beberapa kali dipergoki warga.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan mudik tetap dilarang. Tetapi pergerakan orang dengan kepentingan khusus masih diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu.

Hal ini tercatat dalam Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Beberapa persyaratan dan protokol tertentu itu dikhususkan untuk tiga kelompok khusus, seperti lembaga pemerintah atau swasta yang melakukan perjalanan untuk enam jenis pelayanan.

Antara lain pelayanan percepatan penanganan Covid-19, pertahanan, kemanan, dan ketertiban umum, kesehatan, kebutuhan dasar, pendukung layanan dasar dan fungsi ekonomi penting.

Baca juga: Kamis Besok, Semua Moda Transportasi Kembali Beroperasi

Kedua, untuk pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat atau perjalanan orang yang anggota keluarga intinya seperti orangtua, suami atau istri, anak, saudara kandung yang sakit keras atau meninggal dunia.

Dan ketiga, untuk repratiasi pekerja migran (PMI), WNI dan pelajar dan mahasiswa yang berada di luar negeri, serta pemulangan orang dengan alasan khusus oleh pemerintah sampai daerah asal.

Menurut Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat Djoko Setijowarno, sesungguhnya tidak ada hal baru dengan dikeluarkannya Surat Edaran tersebut.

"Selama ini juga sudah berjalan pengecualian untuk kepentingan tertentu. Namun, mudik memang tetap dilarang," ujar Djoko dalam siaran resmi yang diterima Kompas.com, Kamis (7/5/2020).

Namun, menurut Djoko ada sejumlah warga yang tidak masuk dalam kategori yang telah dijelaskan dalam persyaratan khusus tersebut.

Kategori tersebut adalah menyangkut orang miskin yang perlu mendapat bantuan sosial dan sembako di tengah merebaknya wabah virus Corona seperti sekarang ini.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terpopuler

komentar di artikel lainnya
Close Ads X