Soal Bongkar Vila Puncak, Kementerian ATR/BPN Tunggu Audit Tata Ruang

Kompas.com - 13/03/2020, 15:00 WIB
Kawasan Puncak Bogor yang terdiri dari tiga kecamatan yaitu, Ciawi, Cisarua dan Megamendung tercatat memiliki ribuan bangunan dengan lingkungan hutan dan paling rawan terdampak bencana alam. KOMPAS.COM/AFDHALUL IKHSANKawasan Puncak Bogor yang terdiri dari tiga kecamatan yaitu, Ciawi, Cisarua dan Megamendung tercatat memiliki ribuan bangunan dengan lingkungan hutan dan paling rawan terdampak bencana alam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah (Dirjen PPRPT) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Budi Situmorang mengatakan, hingga saat ini proses pembongkaran vila di puncak masuh dalam tahap audit.

Budi menuturkan, setelah audit selesai, pihaknya baru bisa memastikan daerah mana saja yang harus dibongkar dan dialihfungsikan.

"Jadi sekarang posisinya sudah sampai mana? Kami sedang mengaudit. Karena besar sekali dan skalanya harus detail," ucap Budi menjawab pertanyaan Kompas.com, Selasa (10/3/2020).

Budi mengatakan, Kementerian ATR/BPN merekomendasikan hanya 20 persen wilayah di Kawasan Puncak yang bisa dibangun. Sedangkan 80 persen sisanya digunakan untuk penghijauan.

Baca juga: Bikin Jakarta Banjir, Vila di Puncak Bakal Dibongkar

Selama ini, banyak vila-vila di Puncak yang belum memiliki hak atas tanah sebagai hak pakai. Dengan adanya penegakan aturan ini, Budi mengatakan, pihaknya akan memberikan hak atas tanah sebagai hak pakai, namun hanya 20 persen.

"Sisanya 80 persen kami akan lakukan penanaman kembali puncak dengan tanaman-tanaman yang punya fungsi untuk konservasi air," tutur dia.

Tetapi, penanganan ini baru akan dilakukan di Kelurahan Tugu Utara. Budi menambahkan, satu bulan lagi, pihaknya akan bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Langkah ini, sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Dalam aturan tersebut, Pemerintah dapat mencabut hak milik atas bangunan untuk penanggulangan bencana.

Selain itu, untuk mencegah banjir, Kementerian ATR/BPN juga akan mengamankan danau yang digunakan sebagai tempat parkir air.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X