Perpres Jabodetabek-Punjur Dorong Reformasi Penataan Ruang

Kompas.com - 08/05/2020, 08:00 WIB
Ilustrasi Kota Jakarta Shutterstock.comIlustrasi Kota Jakarta

"Jadi yang jadi masalah adalah di seluruh wilayah Jabodetabek ini ada daerah yang punya duit dan ada daerah yang enggak punya duit. Kemampuannya berbeda," tutur dia.

Beban dan tanggung jawab pembangunan inilah yang dinilai Yayat menjadi implikasi dari adanya Perpres tersebut.

Pemerintah selain melaksanakan pembangunan juga perlu memikirkan ketimpangan yang terjadi antara daerah satu dengan daerah lainnya.

Baca juga: Regulasi Pertanahan dan Tata Ruang Efisien Dukung Pertumbuhan Properti

Selain itu, dengan masifnya pembangunan perkotaan di wilayah-wilayah sekitar ibu kota, maka konsep pembangunan wilayahnya pun harus diperhatikan.

Yayat menyarankan, pembangunan daerah-daerah tersebut sebaiknya menerapkan konsep zero run off  atau membuat aliran air hujan tidak tidak dialirkan namun dimasukkan ke dalam tanah.

Dia menambahkan, konsep ini perlu diaplikasikan agar wilayah perkotaan baru nanti bebas dari banjir mengingat wilayah Jakarta merupakan daerah hilir sementara area lainnya berada di wilayah hulu.

"Khususnya dengan kota atau kabupaten yang menjadi kesatuan wilayah di daerah aliran sungai dengan Jakarta," tuntas Yayat.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X