Kompas.com - 08/05/2020, 07:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur menegaskan bahwa DKI Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara (IKN).

Hal tersebut ditegaskan oleh Pengamat Perkotaan Yayat Supriatna. Seperti diketahui, Perpres itu mencantumkan DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan Nasional dan kawasan perkotaan inti.

Nantinya Jakarta akan dikelilingi oleh kawasan perkotaan di sekitarnya. Hal ini tercantum dalam Pasal 9 a dan Pasal 21, berikut bunyinya:

Baca juga: Basuki Tegaskan Dana Pembangunan Ibu Kota Baru Belum Dialokasikan

Pasal 9
a. mengembangkan DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan nasional, pusat perekonomian dan jasa skala internasional, nasional, dan regional, serta mendorong perkotaan sekitarnya yang berada dalam Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur untuk mendukung kegiatan perkotaan inti;

Pasal 21
(1) Pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan Inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan sebagai pusat kegiatankegiatan utama dan pendorong pengembangan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya.
(2) Pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di DKI Jakarta, meliputi:
a. pusat pemerintahan dan kawasan diplomatik;
b. pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional;
c. pusat pelayanan pendidikan tinggi;
d. pusat pelayanan olahraga skala internasional, nasional, dan regional;
e. pusat pelayanan kesehatan skala internasional, nasional, dan regional;
f. pusat kegiatan industri kreatif;
g. pusat pelayanan transportasi laut internasional dan nasional;
h. pusat pelayanan transportasi udara internasional dan nasional;
i. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;
j. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
k. pusat kegiatan pariwisata; dan
l. pusat kegiatan pertemuan, pameran, serta sosial dan budaya.

Yayat mengatakan, Perpres tersebut masih menyatakan DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan atau ibu kota.

Baca juga: Ibu Kota Negara dan Ketidakpercayaan Pemerintah Pada Perencana Lokal

Dengan demikian, pembentukan Perpres itu membuat Jakarta mau tidak mau harus membagi bebannya kepada daerah lain.

Namun yang menjadi pertanyaan adalah, adanya Perpres ini apakah bertentangan dengan rencana pemindahan ibu kota?

Karena menurut Yayat, jika undang-undang (UU) mengenai pemindahan ibu kota telah selesai dibahas, maka Perpres tersebut bersifat sementara.

"Jika UU tentang pemindahan ibu kota yang sekarang tidak sempat dibahas karena ada Covid-19, kendala pembiayaan dan sebagainya, maka Perpres ini bersifat temporary sampai ditetapkannya UU ibu kota," kata Yayat kepada Kompas.com, Kamis (7/5/2020).

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nilai Konstruksi Perumahan Diprediksi Rp 54 Triliun pada 2023, Terbanyak Rumah Tapak

Nilai Konstruksi Perumahan Diprediksi Rp 54 Triliun pada 2023, Terbanyak Rumah Tapak

Hunian
[POPULER PROPERTI] Tol Kuala Tanjung-Parapat Bakal Jadi 'Scenic Tollroad'

[POPULER PROPERTI] Tol Kuala Tanjung-Parapat Bakal Jadi "Scenic Tollroad"

Berita
4 Seksi Tol Kuala Tanjung-Parapat Beroperasi, LHR Ditargetkan Capai 18.000 Kendaraan

4 Seksi Tol Kuala Tanjung-Parapat Beroperasi, LHR Ditargetkan Capai 18.000 Kendaraan

Berita
4 KEK Buka Peluang Jadi Tempat Pendirian Kampus Cabang Asal Inggris

4 KEK Buka Peluang Jadi Tempat Pendirian Kampus Cabang Asal Inggris

Kawasan Terpadu
Akhir Pekan Habiskan Waktu di Museum Transportasi TMII, Ada Apa Saja?

Akhir Pekan Habiskan Waktu di Museum Transportasi TMII, Ada Apa Saja?

Fasilitas
Jasa Marga Dominasi Penghargaan Jalan Tol Terbaik di Indonesia

Jasa Marga Dominasi Penghargaan Jalan Tol Terbaik di Indonesia

Berita
Catat, Ini Titik Rest Area Sementara Tol Pertama di Bumi Serambi Mekkah

Catat, Ini Titik Rest Area Sementara Tol Pertama di Bumi Serambi Mekkah

Berita
Sektor Properti Bangkit Tahun 2023, Ditopang Penjualan Rumah Tapak

Sektor Properti Bangkit Tahun 2023, Ditopang Penjualan Rumah Tapak

Berita
Pemerintah Diminta Adil Beri Subsidi Kendaraan Listrik dan Angkutan Umum

Pemerintah Diminta Adil Beri Subsidi Kendaraan Listrik dan Angkutan Umum

Berita
Banjir Aceh Tamiang Bikin Penyelesaian Seksi Terakhir Tol Sibanceh Terhambat

Banjir Aceh Tamiang Bikin Penyelesaian Seksi Terakhir Tol Sibanceh Terhambat

Berita
Sudah Siapkah Indonesia Beralih ke Kendaraan Listrik?

Sudah Siapkah Indonesia Beralih ke Kendaraan Listrik?

Berita
Berpanorama Danau Toba, Tol Kuala Tanjung-Parapat Bakal Jadi 'Scenic Tollroad'

Berpanorama Danau Toba, Tol Kuala Tanjung-Parapat Bakal Jadi "Scenic Tollroad"

Berita
Rest Area Bakal Dibangun Usai Penyelesaian Konstruksi Tol Sibanceh

Rest Area Bakal Dibangun Usai Penyelesaian Konstruksi Tol Sibanceh

Berita
Hingga September 2022, Modernland Raup Pendapatan Rp 614,55 Miliar

Hingga September 2022, Modernland Raup Pendapatan Rp 614,55 Miliar

Berita
Kabar Terbaru Pembangunan Tiga Pelintasan Satwa Liar di Tol Sibanceh

Kabar Terbaru Pembangunan Tiga Pelintasan Satwa Liar di Tol Sibanceh

Berita
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.