Ibu Kota Negara dan Ketidakpercayaan Pemerintah Pada Perencana Lokal

Kompas.com - 20/04/2020, 13:00 WIB
Pemenang pertama sayembara gagasan desain kawasan ibu kota negara berjudul Nagara Rimba Nusa. Dokumentasi Kementerian PUPRPemenang pertama sayembara gagasan desain kawasan ibu kota negara berjudul Nagara Rimba Nusa.

BAGI awam atau politisi, mungkin judul ini agak asing terdengar. Nyatanya, proses merencanakan sebuah kota di Indonesia memang hanya bisa dilakukan oleh profesi perencana kota dan wilayah.

Isu ini menjadi penting, ketika pemerintah Indonesia saat ini sedang merencanakan ibu kota negara baru. Perencana mana yang terlibat? Bagaimana kualitas perencana tersebut?

Bagaimana memastikan tercapainya produk perencanaan yang sesuai dengan norma dan standar yang sudah dibangun dan sepakati selama ini, sebagai panduan proses perencanaan di Republik ini melalui Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri (Permen), dan aturan lainnya?

Profesi perencana kota, secara universal harus memiliki latar belakang pendidikan khusus bidang Perencanaan Kota dan Wilayah (Urban dan Regional Planning) dan memiliki Sertifikasi Perencana (Chartered Planners).

Seorang perencana harus memiliki kompetensi minimal yang diatur negara, karena sebuah produk rencana merupakan dokumen negara yang dipakai untuk mengatur wilayah (statutory) yang menjaga kedaulatan (sovereignity) serta menjadi dokumen implementasi dari kesepakatan politik warga dan stakeholders melalui proses perencanaannya.

Merencana kota di Indonesia diatur antara lain oleh PP Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Di sini diatur proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2OO3 tentang Ketenagakerjaan mengatur pembentukan Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang independen untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja bagi tenaga kerja, baik yang berasal dari lulusan pelatihan kerja dan/atau tenaga kerja yang telah berpengalaman.

Sistem sertifikasi bertujuan untuk membangun tenaga kerja Indonesia yang kompetitif menghadapi persaingan di pasar kerja global.

Selain itu juga memudahkan kerja sama dengan institusi-institusi sejenis di negara-negara lain dalam rangka membangun saling pengakuan (mutual recognition) terhadap kompetensi tenaga kerja masing-masing negara.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Angka Pencari Rumah yang Menghindari Klaster Penularan Covid-19 Meningkat

Angka Pencari Rumah yang Menghindari Klaster Penularan Covid-19 Meningkat

Hunian
Tahun 2020, Anggaran Ditjen Cipta Karya Terserap Rp 14,96 Triliun

Tahun 2020, Anggaran Ditjen Cipta Karya Terserap Rp 14,96 Triliun

Berita
Rumah di CitraLand Lampung Roboh, Ciputra Siap Bertanggung Jawab

Rumah di CitraLand Lampung Roboh, Ciputra Siap Bertanggung Jawab

Berita
Usai Pandemi, 55,6 Persen Karyawan Pilih Kombinasi WFO dan WFH

Usai Pandemi, 55,6 Persen Karyawan Pilih Kombinasi WFO dan WFH

Perkantoran
Rincian Program Prioritas Cipta Karya dengan Anggaran Rp 26,56 Triliun

Rincian Program Prioritas Cipta Karya dengan Anggaran Rp 26,56 Triliun

Berita
Satu Buku untuk Satu Sertifikat Tanah Elektronik Cegah Penggandaan

Satu Buku untuk Satu Sertifikat Tanah Elektronik Cegah Penggandaan

Berita
Living World Kota Wisata, Mal Terbesar di Timur Jakarta Telan Investasi Rp 1,4 Triliun

Living World Kota Wisata, Mal Terbesar di Timur Jakarta Telan Investasi Rp 1,4 Triliun

Berita
Pasar PON Trenggalek dan Legi Ponorogo Siap Diserahkan ke Pemda

Pasar PON Trenggalek dan Legi Ponorogo Siap Diserahkan ke Pemda

Ritel
Kata Pengamat, Kekuatan Hukum Sertifikat Elektronik Sama dengan Konvensional

Kata Pengamat, Kekuatan Hukum Sertifikat Elektronik Sama dengan Konvensional

Berita
Jokowi: Tol Kayu Agung-Palembang Hemat Waktu Tempuh hingga 75 Persen

Jokowi: Tol Kayu Agung-Palembang Hemat Waktu Tempuh hingga 75 Persen

Berita
Resmi Beroperasi, Tol Kayu Agung-Kramasan Lintasi Salah Satu Jembatan Terpanjang di Indonesia

Resmi Beroperasi, Tol Kayu Agung-Kramasan Lintasi Salah Satu Jembatan Terpanjang di Indonesia

Berita
[POPULER PROPERTI] Sertifikat Tanah Elektronik Berlaku Tahun 2021

[POPULER PROPERTI] Sertifikat Tanah Elektronik Berlaku Tahun 2021

Berita
Mulai Selasa, Operasional Transjakarta Diperpanjang hingga Pukul 21.00 WIB

Mulai Selasa, Operasional Transjakarta Diperpanjang hingga Pukul 21.00 WIB

Berita
Digugat Tommy Soeharto, Kementerian ATR/BPN Siap Hadir di Pengadilan

Digugat Tommy Soeharto, Kementerian ATR/BPN Siap Hadir di Pengadilan

Berita
Bantu Masyarakat Terdampak Covid-19, Anak Usaha Barito Pacific Salurkan Sembako

Bantu Masyarakat Terdampak Covid-19, Anak Usaha Barito Pacific Salurkan Sembako

Kawasan Terpadu
komentar di artikel lainnya
Close Ads X