Ibu Kota Negara dan Ketidakpercayaan Pemerintah Pada Perencana Lokal

Selain itu disusun strategi pengembangan regional super corridor Jing-Jin-Ji Metropolitan Region (Beijing-Tianjin-Hebei), yang menjadi fondasi kerjasama antar wilayah dan operasional kawasan metro.

Kawasan baru Xiongan manjadi kawasan penting yang menjadi pusat universitas, kegiatan riset, fasilitas kesehatan dan kantor-kantor pusat korporasi besar Cina.

Yang menarik dipelajari adalah proses perencanaan pemindahan distrik ibukota Beijing. Saya dalam kesempatan bertemu tim unversitas Nanjing dan Beijing yang jadi salah satu pimpinan working group, mendapat kesan betapa kuat nasionalisme dan kearifan lokal dijaga dalam proses ini.

Proses perencanaan dibagi 3 tahapan besar:

Tahap pertama, pemerintah mengumpulkan ahli-ahli perencanaan kota terbaik China, universitas, dan lembaga kajian, untuk menyusun strategi dan concept sampai pra desain.

Untuk memastikan bahwa perencanaan mengadopsi maksimal kearifan lokal dan nilai-nilai bangsa.

Pada tahap kedua, pemerintah mengundang swasta dan perencana serta arsitek internasional dari seluruh dunia untuk partisipasi dalam beberapa forum desain maupun sayembara.

Hasilnya akan menjadi masukan bagi pengembangan distrik-distrik di dalam IKN. Lebih dari 170-an firma internasional terlibat dalam banyak aspek.

Tahap ketiga, kembali pemerintah bersama universitas China, asosiasi perencanaan dan pusat-pusat kajian domestik, marangkum semua masukan dan menyusun rencana final.

Jadi jelas sekali sikap pemerintah dalam menjaga marwah negara dan bangsa. Namun pada saat bersamaan, tetap meyakini pentingnya body of knowledge dari konsultan-konsultan top dunia dalam mendisain kota masa depan.

Bagaimana dengan Republik Indonesia?

Penyusunan rencana IKN yang dilakukan pemerintah terkesan tidak dilakukan secara integratif antara Bappenas, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) ataupun Kementerian PUP.

Sejauh ini seluruh proses tidak mengacu pada proses perencanaan berbasis kompetensi perencana kota yang sebetulnya sudah diatur di negara kita.

Padahal kita tidak kekurangan ahli perkotaan. Ada 1.500-an tenaga perencana bersertifikat. Di Indonesia saat ini pendidikan Perencanaan Wilayah dan Kota ada di 66 program studi di 48 universitas, tersebar dari Aceh sampai Papua.

Bahkan ada 22 universitas asli Indonesia yang memiliki program S2.

Maka saya tak heran, jika ada kesan di kalangan para perencana, IKN adalah titik kulminasi ketidakpercayaan pihak pemerintah pada perencana lokal.

Bahkan arahan Presiden untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia sampai bisa dianulir di level prokurmen kegiatan yang tidak jelas.

Perlu usaha baru pemerintah untuk merangkul perencana kota, bukan sekedar formalitas dijadikan peserta focus group atau nara sumber dadakan.

Selamat berkaya, perencana Indonesia!