Pengembang Menjerit, Stop Proyek dan Nyaris Gulung Tikar Terlilit Utang

Selain AKR Land dan PP Properti yang memilih opsi taktis, beberapa pengembang di Jawa Barat juga disebut telah melakukan perlambatan pembangunan dan operasional proyek.

Ketua DPD REI Jawa Barat Joko Suranto mengungkapkan, terdapat beberapa proyek yang telah dihentikan di wilayah tersebut.

Menurut dia, proyek-proyek tersebut mengalami perlambatan sebelum adanya virus Corona dan semakin banyak yang setop konstruksi setelah Pandemi ini terjadi.

Baca juga: Penjualan Apartemen di Jadebotabek Turun Drastis hingga 75,8 Persen

Namun, Joko menegaskan bahwa penghentian proyek-proyek tersebut bukan berarti dibiarkan mangkrak tetapi tetap diawasi oleh pengembangnya. 

Ada 50 persen dari anggota DPD REI Jawa Barat yang sedang menghadapi kesulitan, dan lebih dari 60 persen tengah mengajukan restrukturisasi utang ke perbankan karena telah jatuh tempo.

"Seperti meminta pemberhentian pembayaran bunga atau pokok karena kondisinya tidak ada pemasukan," ujar Joko saat dihubungi Kompas.com.

Nyaris gulung tikar

Kondisi lebih buruk juga terjadi pada sejumlah pengembang lainnya yang menurut Joko sudah hampir gulung tikar karena sepinya pembeli.

Namun Joko enggan menyebut pengembang mana saja yang mengalami kesulitan. Dia memastikan, mereka adalah pengembang perumahan tapak.

"Proyek-proyek residensial yang dihentikan itu di daerah Priangan Timur, Bandung Selatan, sebagian Cianjur, Cirebon dan Majalengka," lanjutnya.

Senada dengan Joko, Ketua DPD REI Sulawesi Selatan M Sadiq juga mengungkapkan kondisi serupa.

Sebagian pengembang kecil sudah mulai menghentikan pembangunan, dan hampir semua mengajukan restrukturisasi utang.

Mereka juga berupaya mencairkan dana-dana tertahan yang akan digunakan untuk operasional pengembang, dan tetap mengusahakan akad Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi konsumen tak terdampak Covid-19.

Hingga saat ini, proyek residensial yang tengah berjalan di wilayah Sulawesi Selatan sekitar 400 hingga 500 proyek.

Melihat kondisi memprihatinkan tersebut, Joko dan sejumlah Ketua DPD REI menyayangkan kebijakan Pemerintah yang membatasi kuota subsidi perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Selain terbatasnya kuota, persyaratan dan perizinan pun masih sulit, rumit, dan berbelit. Tentu saja, hal ini semakin membuat para pengembang kesulitan.

"REI Jawa Barat telah melakukan diskusi bersama [terkait kabar pengembang ini] pada Minggu lalu dengan melakukan Zoon Meeting dua kali," tuntasnya.