Pengembang Menjerit, Stop Proyek dan Nyaris Gulung Tikar Terlilit Utang

JAKARTA, KOMPAS.com - Wabah Covid-19 yang melanda Indonesia sejak awal Maret 2020 dan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) membuat sektor properti makin terpuruk. 

Ibarat sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Dalam catatan DPP Real Estat Indonesia (REI) penjualan properti jeblok hingga 85 persen. Demikian gambaran utuh sektor yang menggerakkan 174 industri lainnya ini.

Kabar terbaru datang dari sejumlah pengembang di Jakarta, dan daerah. Setelah mengalami perlambatan dalam kurun tiga tahun terakhir akibat sepi pembeli, Pandemi Covid-19 memaksa mereka memperlambat konstruksi, dan menyetop proyek.

Bahkan, beberapa di antara para pengembang ini ada yang nyaris gulung tikar karena terlilit utang perbankan yang sudah jatuh tempo.

Meski begitu, tak ada kata menyerah dalam kamus mereka. beberapa di antaranya masih menjaga kewarasan dengan menerapkan sejumlah strategi dan langkah taktis demi dapat bertahan di tengah ketidakpastian.

Kompas.com mencatat, para pengembang itu adalah AKR Land, PT PP Properti (Persero) Tbk atau PPRO, dan pengembang daerah di wilayah Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan.

AKR Land, contohnya. Pengembang Nasional ini memilih untuk menerapkan perlambatan konstruksi proyek perumahan tapak di Gresik, Jawa Timur.

"Yang di Gresik adalah proyek yang sudah dimulai pembangunan infrastrukturnya. Proyek ini jadi mundur, bukan tahun ini. Karena itu kami lebih memprioritaskan pembangunan di Manado," tutur Alvin.

Proyek yang diprioritasnya itu adalah Grand Kawanua Internasional City (GKIC) dan Kawanua Emerald City (KEC) di Manado.

Ada pun penjualan 70 unit apartemen Gallery West Residence Jakarta, terus digenjot.

Selain menghentikan proyek di Gresik, AKR Land juga memberikan beberapa penawaran unit apartemen dengan harga yang dapat dinegosiasikan, uang muka atau down payment (DP) lebih ringan dengan angsuran panjang, serta menawarkan unit siap tinggal.

Hal serupa juga dilakukan PP Properti yang lebih memfokuskan pada tujuh proyek utamanya yang dijadwalkan tuntas tahun 2020 ini.

Proyek tersebut adalah Grand Sungkono Lagoon Tower Caspian dan Grand Dharmahusada Lagoon di Surabaya, Begawan Apartment di Malang, Amartha View dan The-Alton di Semarang, Evenciio di Depok serta The Ayoma Apartemen di BSD.

Selain AKR Land dan PP Properti yang memilih opsi taktis, beberapa pengembang di Jawa Barat juga disebut telah melakukan perlambatan pembangunan dan operasional proyek.

Ketua DPD REI Jawa Barat Joko Suranto mengungkapkan, terdapat beberapa proyek yang telah dihentikan di wilayah tersebut.

Menurut dia, proyek-proyek tersebut mengalami perlambatan sebelum adanya virus Corona dan semakin banyak yang setop konstruksi setelah Pandemi ini terjadi.

Namun, Joko menegaskan bahwa penghentian proyek-proyek tersebut bukan berarti dibiarkan mangkrak tetapi tetap diawasi oleh pengembangnya. 

Ada 50 persen dari anggota DPD REI Jawa Barat yang sedang menghadapi kesulitan, dan lebih dari 60 persen tengah mengajukan restrukturisasi utang ke perbankan karena telah jatuh tempo.

"Seperti meminta pemberhentian pembayaran bunga atau pokok karena kondisinya tidak ada pemasukan," ujar Joko saat dihubungi Kompas.com.

Nyaris gulung tikar

Kondisi lebih buruk juga terjadi pada sejumlah pengembang lainnya yang menurut Joko sudah hampir gulung tikar karena sepinya pembeli.

Namun Joko enggan menyebut pengembang mana saja yang mengalami kesulitan. Dia memastikan, mereka adalah pengembang perumahan tapak.

"Proyek-proyek residensial yang dihentikan itu di daerah Priangan Timur, Bandung Selatan, sebagian Cianjur, Cirebon dan Majalengka," lanjutnya.

Sebagian pengembang kecil sudah mulai menghentikan pembangunan, dan hampir semua mengajukan restrukturisasi utang.

Mereka juga berupaya mencairkan dana-dana tertahan yang akan digunakan untuk operasional pengembang, dan tetap mengusahakan akad Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi konsumen tak terdampak Covid-19.

Hingga saat ini, proyek residensial yang tengah berjalan di wilayah Sulawesi Selatan sekitar 400 hingga 500 proyek.

Melihat kondisi memprihatinkan tersebut, Joko dan sejumlah Ketua DPD REI menyayangkan kebijakan Pemerintah yang membatasi kuota subsidi perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Selain terbatasnya kuota, persyaratan dan perizinan pun masih sulit, rumit, dan berbelit. Tentu saja, hal ini semakin membuat para pengembang kesulitan.

"REI Jawa Barat telah melakukan diskusi bersama [terkait kabar pengembang ini] pada Minggu lalu dengan melakukan Zoon Meeting dua kali," tuntasnya.