Menanti Keputusan Mudik dan Transportasi Online yang Jadi Beban Negara

Tentunya, penyelenggaran Terminal Penumpang Tipe A harus dibarengi dengan protokol yang jelas terkait tata cara pengoperasian selama masa pandemi virus Corona.

Pegawai Terminal Penumpang Tipe A yang melakukan kegiatan rampcheck rawan terkena sebaran virus Corona.

Pegawai tersebut harus dibekali cara sehat dan higienis melakukan rampcheck dan dilengkapi fasilitas perlindungan diri serta prasarana pelengkap, di antaranya bilik disinfektan, hand sanitizer, dan tempat cuci tangan.

Setiap penumpang yang akan menggunakan bus umum di terminal wajib diperiksa suhu tubuhnya.

Pemeriksaan secara terkoordinasi dapat dilakukan di titik-titik keberangkatan bus di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Pencegahan pemeriksaan kesehatan di terminal keberangkatan di Jabodetabek.

Jika nantinya memang diputuskan ditiadakan program mudik gratis, maka anggaran mudik gratis dapat dialihkan kepada pemudik dalam bentuk voucher bantuan sembako lebaran.

Masyarakat yang mengikuti program mudik gratis tahun lalu lebih diprioritaskan. Data pemudik gratis itu masih ada dan bisa digunakan untuk pemberian bantuan itu.

Pemerintah dapat bekerja sama dengan pengusaha mini market, sehingga voucher tersebut mudah ditukarkan ke mini market terdekat.

Pada saat Lebaran, masyarakat masih bisa melakukan video call dengan keluarga dan kerabat di kampung halaman. Pemerintah dapat memberikan keringanan biaya penggunaan telpon seluler.

Yang harus diwaspadai adalah akan mebludaknya penggunakan sepeda motor untuk mudik lebaran. Kepolisian memiliki kewenangan mengatur arus lalu lintas di jalan raya.

Kepolisian dapat mengeluarkan maklumat penggunaan jalan raya saat mudik lebaran beserta sanksi hukumnya

Bisnis transportasi online bukan kewajiban negara

Penyelenggaraan bisnis transportasi online yang awalnya digadang-gadang sebagai bentuk ekonomi berbagi (economic sharing) oleh para ahli ekonomi terkemuka, ternyata telah menjadi beban negara sekarang.

Sekarang, negara terpaksa ikut memikirkan kelangsungan hidup para pengemudi taksi online dan pengemudi ojek online (ojol).

Sejatinya bisnis transportasi online bukan ekonomi berbagi, namun bisnis eksploitasi alias perbudakan manusia yang beroperasi di balik perkembangan teknologi informasi.

Negara mestinya harus lebih berhati-hati untuk memberikan peluang bisnis transportasi berbasis teknologi informasi, tanpa mengabaikan keberadaan bisnis transportasi regular yang sudah memberikan manfaat bagi negara.

Sesungguhnya, online hanya cara bukan segalanya yang dapat menjamin pengurangan pengangguran.

Dengan online dapat membantu manusia untuk memudahkan berinteraksi sosial, ekonomi dan budaya.

Mestinya, para pengemudi itu menjadi tanggung jawab perusahaan aplikator yang sudah mendapatkan keuntungan besar dari bisnis ikutannya.