Meikarta, dan Jembatan Selat Sunda, Kunonya Tata Ruang Kita

Kompas.com - 24/10/2018, 09:09 WIB
Kondisi terkini Meikarta, Sabtu (20/10/2018). Kompas.com/HILDA B ALEXANDERKondisi terkini Meikarta, Sabtu (20/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat perkotaan dan pembangunan kawasan Andrea Peresthu menilai, Indonesia masih memiliki pemikiran kuno dalam hal pengembangan tata ruang.

Sebagai contoh, tingkat kebutuhan atas rumah atau housing backlog yang masih sangat tinggi. Tidak sedikit masyarakat yang belum memiliki hunian sendiri dengan berbagai alasan.

Sementara di sisi lain, ada upaya dari pihak tertentu yang ingin mengintensifkan lahan guna menyediakan infrastruktur serta ruang hidup yang asri berstandar global namun kurang mendapat dukungan.

"Kalau tidak siapa lagi yang akan melakukannya buat negara ini? Sektor publiknya juga belum siap dan sibuk dengan persoalan internalnya sendiri," kata Andrea dalam keterangan tertulis, Selasa (23/10/2018).

Baca juga: 29 IMB Meikarta Belum Disahkan

Tiga kasus terbaru yang terjadi belum lama ini, menurut dia, menjadi salah satu bukti bahwa paradigma tata ruang Indonesia masih terjebak dalam kompleksitas post-colonial syndrome, dogmatis dan anti perubahan.

"Ketiganya, hilangnya wacana Jembatan Selat Sunda, batalnya reklamasi pantai utara Jakarta dan kisruhnya perizinan Meikarta," sebut Andrea.

Ketiga proyek tersebut hendak digarap sektor swasta yang notabene memiliki pemikiran progresif. Visi mereka adalah membangun dengan motivasi mencari keuntungan.

Andrea memafhumi bahwa tidak ada yang salah dengan profit making, sejauh membuka peluang buat kemajuan kota dan wilayahnya.

:Sambil membantu pemerintah untuk membuat Indonesia menjadi tempat yang memiliki kualitas ruang kota berstandard internasional agar bisa lebih kompetitif secara global," tutur dia.

Sejumlah pekerja menyelesaikan proyek pembangunan Pulau C, Jakarta, Rabu (18/07/2018). Proyek pembangunan Pulau C hasil reklamasi masih berlanjut walau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyegelnya pada Juni 2018 lalu.KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELI Sejumlah pekerja menyelesaikan proyek pembangunan Pulau C, Jakarta, Rabu (18/07/2018). Proyek pembangunan Pulau C hasil reklamasi masih berlanjut walau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyegelnya pada Juni 2018 lalu.
Mantan Asisten Profesor pada Fakultas Arsitektur Delft University of Technology itu menambahkan, banjirnya investasi global harus ditangkap sebagai sebuah upaya dalam membangun kepentingan nasional.

Bila tidak, negara lain di kawasan Asia Tenggara yang justru akan menikmati hal itu. Pada akhirnya, Indonesia hanya bisa gigit jari sebagai penyandang status retoris negara G-20.

"Sebagian komponen bangsa ini tidak mau maju atau mungkin tidak paham bagaimana untuk maju. Mimpi untuk menjadi global itu cuma angan-angan," ucapnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X