Mengkaji Kembali Pulau Rekayasa, Mengendalikan Fungsi Jakarta

Kompas.com - 11/05/2016, 21:30 WIB

Hilda B Alexander

Penulis

Lihat Foto

Alat berat digunakan dalam pembuatan pantai pasir putih di kawasan Pantai Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (28/3/2015). PT Pembangunan Jaya Ancol merencanakan memperluas area hiburan dengan melakukan reklamasi pantai seluas 32 hektar.(KOMPAS / AGUS SUSANTO)

Sejumlah petugas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat memasang plang penghentian proyek reklamasi di Pulau C dan D pada Rabu (11/5/2016).

Aktivitas reklamasi di Pulau G, Jakarta Utara, Rabu (20/4/2016). Reklamasi oleh PT Muara Wisesa Samudera masih berlangsung meski pemerintah sudah menyepakati pemberhentian reklamasi sementara waktu.

Menko Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, serta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat meninjau pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta atau Pulau D, Rabu (4/5/2016).

Galian untuk pemasangan saluran air di Jalan T.B. Simatupang, Jakarta Selatan pada Jumat (4/12/2015)

Penyegelan bangunan di Pulau D oleh Dinas Penataan Kota DKI Jakarta. Adapun pengembang Pulau D adalah PT Kapuk Naga Indah, anak usaha Agung Sedayu Group.

Berdasarkan pantauan udara dengan menggunakan helikopter pada Kamis (14/4/2016), aktivitas reklamasi masih tetap berlangsung di Pulau D, yang terletak muka bibir pantai Indah Kapuk.

JAKARTA, KOMPAS.com - Reklamasi Teluk Jakarta bukan sekadar penambahan 17 pulau rekayasa sebagai lahan murah yang bisa dikembangkan, bukan pula tentang penggusuran kampung nelayan, atau dampak sosial lain yang ditimbulkan.

Reklamasi Teluk Jakarta adalah tentang bagaimana kota ini masih terjebak menjadi "gula"-nya Indonesia dan kegagapannya memaknai fungsi besar sebagai pusat segala aktivitas serta ketidakmampuan dalam mengendalikan para kapitalis yang bersembunyi di balik sorban "pembangunan".

Jakarta adalah kota yang menerus keliru dimaknai sebagai butuh "membangun". Padahal, jika mengacu pada pertumbuhannya yang kian pesat, salah satunya didorong oleh migrasi urban, seharusnya paradigma penyelenggara kotanya dalam hal ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta adalah "mengendalikan".

Ketua Divisi Penelitian, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Ikatan Ahli Perencana (IAP) yang juga seorang planolog, Henricus Andy Simarmata, mengatakan, untuk sekelas Jakarta seharusnya yang diutamakan adalah bagaimana mengendalikan pembangunan.

Bukan malah terus membangun, menggerus lahan, ruang terbuka hijau, dan dengan menghilangkan ekologi kota lainnya demi memuaskan para investor yang notabene berorientasi profit.

"Lihat saja kawasan TB Simatupang yang sekarang mulai tampak 'rusak' akibat masifnya pembangunan perkantoran, dan properti komersial lainnya," ujar Andy kepada Kompas.com, Selasa (10/5/2016).

Meski tidak haram, tambah Andy, untuk saat ini Jakarta tidak perlu reklamasi. Yang perlu dilakukan adalah perbaikan kawasan kumuh perkotaan, melakukan urban regeneration di beberapa bagian kota, yang saat ini perlu peningkatan, memperbaiki layanan birokrasi, dan meningkatkan kualitas kota menjadi layak huni (livable city).

Akhdi martin pratama Sejumlah petugas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat memasang plang penghentian proyek reklamasi di Pulau C dan D pada Rabu (11/5/2016).

Ketika kota menemui kebuntuan, kata Andy, jalan pintas yang kemudian dilakukan adalah menjadikan reklamasi Teluk Jakarta sebagai solusi. Inilah yang kemudian menjadi kontroversial dan polemik yang berkepanjangan.

Wiyogo Atmodarminto, Gubernur DKI Jakarta waktu itu, menyatakan reklamasi ke utara Jakarta dipilih karena perluasan ke arah selatan sudah tidak memungkinkan lagi.

Rencana reklamasi seluas 2.700 hektar tersebut pertama kali dipaparkan di hadapan Presiden Soeharto, Maret 1995.

Dalam catatan Kompas, selain untuk mengatasi kelangkaan lahan di Jakarta, proyek reklamasi juga dijadikan alasan untuk mengembangkan wilayah Jakarta Utara yang tertinggal dibandingkan empat wilayah lain.

Untuk memuluskan rencana tersebut, disahkan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta dan Perda Nomor 8 Tahun 1995.

Namun, munculnya dua kebijakan ini "menabrak" Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Jakarta 1985-2005. Di dalam dokumen RUTR tersebut tidak disebutkan mengenai rencana reklamasi.

Sejak 1995 tersebut terjadi "perang" aturan antara Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

KLH dalam berbagai kebijakannya menyebutkan bahwa reklamasi tidak layak dilakukan karena akan merusak lingkungan. Sementara Pemprov DKI Jakarta bersikeras agar reklamasi tetap dilakukan.