Bisnis Perkantoran Paling Terdampak Lesunya Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sektor properti perkantoran dinilai paling terdampak kondisi ekonomi serta wacana kebijakan pajak baru pemerintah. Sektor perkantoran, khususnya di kawasan pusat bisnis Central Business District atau CBD Jakarta mengalami penurunan baik dari segi pasokan maupun permintaan.

Berdasarkan data JLL Indonesia, penurunan permintaan gedung perkantoran di CBD Jakarta pada kuartal I/2015 mencapai -4.400 meter persegi. Penurunan permintaan ini sendiri banyak terjadi di gedung-gedung perkantoran grade A dan B.

 

"Permintaan properti perkantoran ini menjadi yang terkecil sejak 2002. Hal ini disebabkan juga oleh berkurangnya ruang perkantoran, ditutupnya operasi perusahaan, dan relokasi dari wilayah CBD ke non-CBD," lanjut Suherman kepada Kompas.com, Rabu (15/4/2015).

 

Ada pun tingkat okupansi perkantoran di wilayah CBD secara keseluruhan dinilai masih bergerak stabil di posisi 94 persen. Gedung-gedung perkantoran premium masih mendapatkan persentase terbanyak dalam hal okupansi, yaitu 96 persen. Gedung perkantoran grade A mengikuti dengan tingkat okupansi sebesar 94 persen. Sedangkan gedung perkantoran grade B dan C sebesar 93 persen.

Suherman memaparkan, tingkat okupansi gedung perkantoran premium dan grade A masih berada di posisi puncak karena harga sewanya stabil. Selain itu, pilihan strata sekarang ini lebih diminati di kawasan CBD dibandingkan membangun gedung baru. 

 

"Sedangkan gedung perkantoran grade B dan C mengalami pertumbuhan harga sewa sebanyak 4 sampai 6 persen. Ada tendensi dari pengembang untuk menaikkan harga sewa dan biaya servis akibat pengaruh kenaikan tarif dasal listrik (TDL), bahan bakar minyak (BBM) dan upah minimum regional (UMR). Rerata harga sewa secara keseluruhan untuk gedung perkantoran di kawasan CBD sebesar Rp 298.164 per meter persegi dalam sebulan," ungkap Suherman.

 

 

Sementara kawasan CBD mengalami penurunan, permintaan gedung perkantoran di wilayah non-CBD pada kuartal I/2015 justru mengalami kenaikan. Ada pun kenaikan permintaan di kawasan tersebut mencapai 9,4 persen dibandingkan kuartal sebelumnya.

 

"Permintaan gedung perkantoran baru di kawasan non-CBD mencapai sekitar 45 ribu meter persegi. Penyerapan paling banyak terjadi pada gedung perkantoran grade B dan C di wilayah Slipi dan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Hal ini disebabkan banyaknya relokasi perusahaan dari CBD ke kawasan ini," ujar Head of Advisory JLL Indonesia, Vivin Harsanto.

 

Selain itu, harga sewa gedung perkantoran di kawasan non-CBD di semua kelas juga mengalami kenaikan signifikan. Ada pun rerata harga sewa total gedung perkantoran non-CBD mencapai Rp 178.703 per meter persegi dalam satu bulan.

 

Meski begitu, tingkat okupansi pada properti perkantoran di kawasan non-CBD justru mengalami penurunan sebanyak 2 persen. Tingkat okupansi tersebut menurun dari 90 persen ke 88 persen.

 

"Hal ini disebabkan banyaknya pasokan baru gedung perkantoran di wilayah TB Simatupang. Luasan pasokan baru tersebut mencapai Rp 100.000 meter persegi," tandas Vivin.

 

Atas kondisi perlambatan tersebut, beberapa pengembang disebutkan tengah melakukan pengaturan kembali pasokan masa mendatang (future supply).

 

"Misalnya dalam satu tahun mereka akan menyediakan sekitar 700 unit, akan diubah menjadi hanya 500 unit. Sisanya digeser ke tahun berikutnya. Ini akan menjadikan sektor properti perkantoran lebih sehat karena adanya pemerataan," tukas Vivin.