Pengadaan Tanah 70 Persen, KA Makassar-Parepare Beroperasi April 2021

Kompas.com - 20/10/2020, 10:30 WIB
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Surya Tjandra meninjau pengadaan tanah jalur kereta api Makassar-Parepare. Dok. Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Surya Tjandra meninjau pengadaan tanah jalur kereta api Makassar-Parepare.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Surya Tjandra mengungkapkan, progres pengadaan tanah untuk jalur kereta api Makassar-Parepare mencapai 70 persen.

Sejauh, ini tidak ada kendala berarti yang dihadapi oleh Pemeirntah dalam proses pengadaan tanah tersebut.

Kendati demikan, sebagian masyarakat meminta ganti rugi atas proses tersebut.

"Kami akan lakukan negosiasi secara rapi dan keputusan yang adil seperti apa," tutur Surya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (20/10/2020).

Surya mengungkapkan, daerah di sekitar rel kereta api Makassar-Parepare ini juga bisa dijadikan untuk proses Reforma Agraria dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Baca juga: Pengadaan Tanah Jalur Kereta Api Makassar Tuntas Akhir 2020

Dalam proses tersebut, masyarakat dilibatkan untuk berdiskusi agar mereka dapat menjadi pengawal sosial sekaligus membantu menjaga wilayah di sekitar supaya bermanfaat.

Sementara itu, Kepala Balai Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur Jumardi mengungkapkan, kereta api Makassar-Parepare ditargetkan dapat beroperasional pada April 2021.

"Seperti yang kita lihat, untuk Kabupaten Barru sudah rampung semua. Jadi, kita melanjutkan pembangunan rel yang akan lanjut menghubungkan ke Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Maros," ungkap Jumardi.

Pembangunan jalur kereta api Makassar-Parepare merupakan pembangunan untuk kepentingan umum yang juga masuk ke dalam salah satu Proyek Strategis Nasional ( PSN).

Hal ini membutuhkan proses pengadaan tanah yang dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis dan adil.

Sehingga, segala kendala dalam permasalahan pengadaan tanah untuk pembangunan tersebut harus dilaksanakan secara tegas dan cepat.

Dengan demikian, pembangunan untuk kepentingan umum dapat dirasakan oleh masyarakat secepatnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X