Kementerian ATR/BPN Pangkas Rencana Kerja 2021 Jadi 3 Program

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memulai penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Tahun Anggaran (TA) 2021.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN Himawan Arief Sugoto mengatakan, penyusunan RKA-KL 2021 mengalami Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) sebagai tindak lanjut penyerderhanaan program secara nasional.

Semula, RKA-KL Kementerian ATR/BPN terdiri dari 11 program namun dipangkas menjadi tiga program.

"Tahun depan dilakukan redesign menjadi tiga program yakni, dukungan manajemen, pengelolaan dan pelayanan pertanahan, serta program penyelenggaraan tata ruang," tegas Arief dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (19/10/2020).

Arief melanjutkan, pagu alokasi anggaran Tahun 2021 akan mengakomodasi program-program prioritas yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) melalui Peta Bidang Tanah (PBT) dan Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT).

Baca juga: Disetujui DPR, Anggaran Tambahan Kementerian ATR/BPN untuk Sertifikasi Tanah

Selain itu, akan dilakukan optimalisasi pelaksanaan Reforma Agraria, Pemetaan Zona Nilai Tanah, Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, Persetujuan Substansi Rencana Detail Tata Ruang, serta percepatan digitalisasi dokumen pertanahan.

Kementerian ATR/BPN juga berfokus pada percepatan penyusunan peraturan pelaksanaan atas terbitnya Undang-undang (UU) Cipta Kerja, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), dan peningkatan pemeringkatan nilai Reformasi Birokrasi. 

Dalam penyusunan RKA-KL Tahun 2021, Arief meminta agar perencanaan anggaran dapat dilakukan dengan tepat. Setidaknya, serapan anggaran harus mencapai 90 persen pada September 2021. 

"Dan pada Kuartal-IV nanti, kita tinggal menyusun rencana kerja untuk tahun berikutnya," tutur Arief.

Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kementerian ATR/BPN Gabriel Triwibawa mengungkapkan, pada tahun depan akan memasuki Rencana Strategis (Renstra) baru yang berimplikasi terhadap penyusunan RKA-KL dan pengetatan pada standar biaya masukan dengan harapan belanja efisien, efektif, serta ekonomis.