Disetujui DPR, Anggaran Tambahan Kementerian ATR/BPN untuk Sertifikasi Tanah

Kompas.com - 23/09/2020, 14:00 WIB
Menteri ATR/BPN Sofyan A. Djalil saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 2020 di Hotel Shangri-la, Jakarta, Selasa, (21/1/2020). Dok. Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Menteri ATR/BPN Sofyan A. Djalil saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 2020 di Hotel Shangri-la, Jakarta, Selasa, (21/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil mengatakan, tambahan usulan pagu anggaran Kementerian ATR/BPN senilai Rp 2,3 triliun akan digunakan untuk memaksimalkan program-program yang tertunda akibat Pandemi Covid-19.

Hal itu disampaikan Sofyan saat mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI terkait Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Pengambilan Keputusan di DPR RI, Jakarta, Selasa (22/09/2020).

"Pada tingkat birokrasi Pemerintah sudah ada pembahasan dan teknis, kami akan gunakan untuk program yang terkendala akibat Covid-19 yang mengakibatkan adanya pemotongan anggaran," terang Sofyan dalam siaran pers, Rabu (23/9/2020).

Baca juga: Kementerian ATR/BPN Minta Tambahan Anggaran Rp 2,31 Triliun

Sofyan melanjutkan, pemotongan tersebut memiliki dampak berbeda antara satu dengan daerah lain serta program pusat yang tak dapat terealisasi.

Salah satu program yang digalakkan Kementerian ATR/BPN adalah penyertipikatan tanah, surat ukur, dan peta bidang tanah yang diharapkan dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat luas.

Senada dengan Sofyan, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Himawan Arief Sugoto mengatakan, pemindahan tersebut bertujuan untuk penyerapan anggaran.

"Menindaklanjuti dimana kami diminta untuk mempercepat serapan anggaran, lalu kami buat konsolidasi dengan banyaknya program yang bisa dipindahkan," kata Himawan.

Perlu diketahui, Komisi II DPR RI menyepakati jumlah pagu anggaran Kementerian ATR/BPN senilai Rp 8,9 triliun dan usulan tambahan anggaran yang diajukan Rp 2,3 triliun.

Pembahasan Pagu Anggaran Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2021 dan Pembahasan Tambahan Usulan Anggaran Tahun 2021 dilakukan antara Kementerian ATR/BPN dan Banggar DPR RI.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X