"Savviness" Birokrasi Tata Ruang dalam UU Cipta Kerja

Bagaimana kaitannya dengan kualitas produk rencana terkait ketidakpastian masa depan atau uncertainty sehingga memberikan sangsi atas rencana yang dibuat menjadi dilematis, khususnya bagi penyusun rencana tersebut.

Fungsi dan manfaat Rencana Tata Ruang haruslah mampu menjadi instrumen perencanaan fisik (physical planning), rekayasa sosial (social engineering), pengembangan ekonomi (economic development), keberlanjutan pembangunan (sustainable development), sinergi antar-wilayah (mutualism), harmoni antar sektor (cross-sector), dan dokumen publik (public consencus).

Reformasi instrumentasi kebijakan tata ruang ini harus diikuti dengan penguatan komisi perencanaan di daerah yang mengawal transformasi kelembagaan penataan ruang untuk menjamin inklusifitas dan akuntabiitas proses perencanaan dan perijinan.

Banyak konflik ruang terletak pada sektor infrastruktur, kehutanan, pertanahan dan kawasan pesisir pantai, sebanyak 80 persen konflik berada di kawasan Jadebotabekpunjur.

Proses perencanaan kota di Indonesia berkembang sesuai dengan dinamika politik pembangunannya.

Ada 5.000 lebih Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Kawasan Khusus yang harus disusun di seluruh kota dan kabupaten, sesuai mandat UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Nah, kalau pimpinan dan perencana kita savvy, atau dalam bahasa zaman sekarang "ngeh", niscaya kita bisa maju dan menjadi kan rencana tata ruang sebagai pemberi kepastian kepada kegiatan masyarakat dan investasi.

Dan kita dengan tepat dan bernas dapat menata isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Anaslisisi Mengenai dampak Lingkungan (Amdal), perubahan iklim, integrasi matra darat, laut dan udara dengan memaduserasikan aturan-aturan yang sudah diintegrasikan dalam UU payung ini.

Selamat bekerja teman-teman perencana se-Indonesia.