Bernardus Djonoputro
Ketua Majelis Kode Etik, Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP)

Bernardus adalah praktisi pembiayaan infrastruktur dan perencanaan kota. Lulusan ITB jurusan Perencanaan Kota dan Wilayah, dan saat ini menjabat Advisor Senior disalah satu firma konsultan terbesar di dunia. Juga duduk sebagai anggota Advisory Board di Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung ( SAPPK ITB).

Selain itu juga aktif sebagai Vice President EAROPH (Eastern Region Organization for Planning and Human Settlement) lembaga afiliasi PBB bidang perencanaan dan pemukiman, dan Fellow di Salzburg Global, lembaga think-tank globalisasi berbasis di Salzburg Austria. Bernardus adalah Penasehat Bidang Perdagangan di Kedubes New Zealand Trade & Enterprise.

"Savviness" Birokrasi Tata Ruang dalam UU Cipta Kerja

Kompas.com - 12/10/2020, 21:29 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

MASIH panas, masih menuai reaksi, dan Omnibus Law UU Cipta Kerja (UUCK) pun terus berproses.

Walaupun sampai hari ini belum ada nomor lembaran negara dan tanda tangan, namun Pemerintah harus ngebut untuk menyelesaikan berbagai peraturan turunannya guna  melaksanakan UU baru ini dalam tiga bulan ke depan.

Mengamati beragam diskusi di masyarakat dan juga rangkaian penampilan beberapa menteri dalam memberikan sosialisasi mengenai UUCK, ada isu besar menganga di depan kita.

Masalah kita justru pada sumber daya manusia di birokrasi kita.

Hemat saya, kecanggihan dan kemampuan negara memanfaatkan UU bis omi ini, terletak pada kemampuan kita mengatasi dua hal penting.

Pertama savviness birokrasi kita menyangkut ketajaman, mengerti, paham atau intelek, acumen, kecerdasan, dan akal, serta mampu menyusun Peraturan Pemerintah (PP) dan aturan turunan pelaksanaan UUCK tersebut.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) nampak sangat runut dan eksploratif dalam melakukan sosialisasi.

Tak heran, sejak awal Menteri ATR/Kepala BPN berdiskusi masalah aturan payung ini, saya sangat yakin akan arah dan tujuannya, namun bagaimana kemampuan gerbong birokrasi dalam memahami tahap selanjutnya dari kebijakan strategis ini?

Kata savvy termasuk salah satu yang sangat sulit dicarikan padanannya dalam bahasa Indonesia, terutama dalam konteks kebijakan politik yang sangat multi-interpretatif.

Memiliki business accumen atau business savvy menurut Raymond G Reilly dalam Building Business Acumen, 2009, dan Brian Summerfield dalam A Crisis in Leadership, 2008, adalah ketajaman analisis, keinginan kuat dan kecepatan dalam usaha untuk mengerti risiko dan kesempatan yang dianggap dapat menghasilkan keluaran yang baik.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.