UU Cipta Kerja Atur Kewenangan Pusat dan Daerah dalam Pelaksanaan Konstruksi

Kompas.com - 09/10/2020, 13:25 WIB
Ilustrasi konstruksi. RhumbixIlustrasi konstruksi.

JAKARTA, KOMPAS.comDPR telah mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi Undang-undang (UU) Cipta Kerja, Senin (5/10/2020).

Pengesahan tersebut ditandai dengan ketukan palu oleh Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, setelah mendapatkan persetujuan dari seluruh peserta rapat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebagai informasi, RUU Cipta Kerja dibahas melalui 64 kali rapat sejak 20 April hingga 3 Oktober 2020, terdiri dari 15 bab dan 174 pasal.

Untuk sektor bangunan gedung, dari naskah yang dikutip Kompas.com dari Badan Legislasi DPR, terdapat dua ketentuan baru dalam Pasal 24 Nomor 34 UU Cipta Kerja yakni, Pasal 36 A dan 36 B.

Ketentuan tersebut merupakan sisipan di antara Pasal 36 dan 37 UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Pasal 36A ayat 1 menyebutkan, pelaksanaan konstruksi dapat dilakukan setelah mendapatkan Persetujuan Bangunan Gedung.

Persetujuan diperoleh setelah mendapatkan pernyataan pemenuhan standar teknis bangunan gedung dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) sesuai kewenangannya seperti tercantum dalam Pasal 36A ayat 2.

Kewenangan tersebut harus berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Persetujuan juga harus dimohonkan kepada Pemerintah Pusat maupun Pemda sesuai kewenangannya yang ditetapkan dan diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat melalui sistem elektronik, sebagaimana tertuang dalam Pasal 36A ayat 3.

Sementara itu, Pasal 36B ayat 1 memuat pelaksanaan bangunan gedung dilakukan oleh penyedia jasa pelaksana konstruksi.

Baca juga: RUU Cipta Kerja, Pemerintah Hapus 18 Pasal Persyaratan Bangunan Gedung

Penyedia jasa pelaksana konstruksi harus memenuhi syarat dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, Pasal 36B ayat 2 mengatur soal penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi melakukan kegiatan pengawasan dan bertanggung jawab untuk melaporkan setiap tahapan pekerjaan.

Tahapan ini berupa pekerja struktur bawah, pekerjaan basement (jika ada), pekerjaan struktur atas, serta pengujian.

Sementara Pemerintah Pusat dan Pemda melakuan inspeksi pada setiap tahapan sebagaimana dalam ayat (2) untuk pengawasan yang dapat menyatakan lanjut atau tidaknya pekerjaan konstruksi ke tahap berikutnya.

Dalam proses pelaksanaannya, diperlukan adanya perubahan dan/atau penyesuaian terhadap rencana teknis.

Penyedia jasa perencana pun wajib melaporkan kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenanganya untuk mendapatkan persetujuan sebelum pelaksanaan perubahan dapat dilanjutkan, berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Baca tentang


26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dibanderol Rp 600 Juta, Apartemen Ini Bisa Ditempuh 3 Menit dari Tol Gading-Serpong

Dibanderol Rp 600 Juta, Apartemen Ini Bisa Ditempuh 3 Menit dari Tol Gading-Serpong

Apartemen
Selama Uji Coba, Ini Kendaraan yang Boleh Lintasi Jembatan Sei Alalak

Selama Uji Coba, Ini Kendaraan yang Boleh Lintasi Jembatan Sei Alalak

Berita
Atas Perintah Jokowi, Jembatan Sei Alalak 'Open Traffic' Minggu Ini

Atas Perintah Jokowi, Jembatan Sei Alalak "Open Traffic" Minggu Ini

Berita
50 Rumah Subsidi di Bali Dapat Bantuan Jalan Lingkungan Rp 182 Juta

50 Rumah Subsidi di Bali Dapat Bantuan Jalan Lingkungan Rp 182 Juta

Berita
Baru 80 Persen, Pembebasan Lahan Tol Cijago Terganjal Sejumlah Kendala

Baru 80 Persen, Pembebasan Lahan Tol Cijago Terganjal Sejumlah Kendala

Konstruksi
[POPULER PROPERTI] Toilet Ala Hotel Bintang Lima Hadir di Pasar Modern BSD City, Tarif Dipatok Rp 2.000

[POPULER PROPERTI] Toilet Ala Hotel Bintang Lima Hadir di Pasar Modern BSD City, Tarif Dipatok Rp 2.000

Berita
Gunakan Fasad Lama, Bangunan Ini Direkonstruksi Lebih Kontemporer

Gunakan Fasad Lama, Bangunan Ini Direkonstruksi Lebih Kontemporer

Konstruksi
Terpanjang di Indonesia, 585 Batang Rel Kereta Cepat Jakarta Bandung Siap Dipasang

Terpanjang di Indonesia, 585 Batang Rel Kereta Cepat Jakarta Bandung Siap Dipasang

Berita
Bambu Bakal Digunakan dalam Konstruksi Jalan Tol Semarang-Demak

Bambu Bakal Digunakan dalam Konstruksi Jalan Tol Semarang-Demak

Konstruksi
Seluruh Batang Rel Kereta Cepat Jakarta-Bandung Telah Sampai di Indonesia

Seluruh Batang Rel Kereta Cepat Jakarta-Bandung Telah Sampai di Indonesia

Berita
Jalur Layang Bogor Line di Stasiun Manggarai Telah Beroperasi, Simak Lengkapnya

Jalur Layang Bogor Line di Stasiun Manggarai Telah Beroperasi, Simak Lengkapnya

Berita
Anda sedang Cari Rumah? Ini Pilihan di Sepanjang Jalur Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Anda sedang Cari Rumah? Ini Pilihan di Sepanjang Jalur Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Berita
Dermaga di China Ini Terinspirasi Karya Seni Abstrak

Dermaga di China Ini Terinspirasi Karya Seni Abstrak

Arsitektur
Kereta Cepat Jakarta-Bandung Gunakan Teknologi GSM-R Standar UIC

Kereta Cepat Jakarta-Bandung Gunakan Teknologi GSM-R Standar UIC

Berita
Tiny House, Cara Cerdas Siasati Lahan Mahal dan Keterbatasan Ruang

Tiny House, Cara Cerdas Siasati Lahan Mahal dan Keterbatasan Ruang

Griya
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.