UU Cipta Kerja Atur Kewenangan Pusat dan Daerah dalam Pelaksanaan Konstruksi

Kompas.com - 09/10/2020, 13:25 WIB
Ilustrasi konstruksi. RhumbixIlustrasi konstruksi.

JAKARTA, KOMPAS.comDPR telah mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi Undang-undang (UU) Cipta Kerja, Senin (5/10/2020).

Pengesahan tersebut ditandai dengan ketukan palu oleh Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, setelah mendapatkan persetujuan dari seluruh peserta rapat.

Sebagai informasi, RUU Cipta Kerja dibahas melalui 64 kali rapat sejak 20 April hingga 3 Oktober 2020, terdiri dari 15 bab dan 174 pasal.

Untuk sektor bangunan gedung, dari naskah yang dikutip Kompas.com dari Badan Legislasi DPR, terdapat dua ketentuan baru dalam Pasal 24 Nomor 34 UU Cipta Kerja yakni, Pasal 36 A dan 36 B.

Ketentuan tersebut merupakan sisipan di antara Pasal 36 dan 37 UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Pasal 36A ayat 1 menyebutkan, pelaksanaan konstruksi dapat dilakukan setelah mendapatkan Persetujuan Bangunan Gedung.

Persetujuan diperoleh setelah mendapatkan pernyataan pemenuhan standar teknis bangunan gedung dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) sesuai kewenangannya seperti tercantum dalam Pasal 36A ayat 2.

Kewenangan tersebut harus berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Persetujuan juga harus dimohonkan kepada Pemerintah Pusat maupun Pemda sesuai kewenangannya yang ditetapkan dan diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat melalui sistem elektronik, sebagaimana tertuang dalam Pasal 36A ayat 3.

Sementara itu, Pasal 36B ayat 1 memuat pelaksanaan bangunan gedung dilakukan oleh penyedia jasa pelaksana konstruksi.

Baca juga: RUU Cipta Kerja, Pemerintah Hapus 18 Pasal Persyaratan Bangunan Gedung

Penyedia jasa pelaksana konstruksi harus memenuhi syarat dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, Pasal 36B ayat 2 mengatur soal penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi melakukan kegiatan pengawasan dan bertanggung jawab untuk melaporkan setiap tahapan pekerjaan.

Tahapan ini berupa pekerja struktur bawah, pekerjaan basement (jika ada), pekerjaan struktur atas, serta pengujian.

Sementara Pemerintah Pusat dan Pemda melakuan inspeksi pada setiap tahapan sebagaimana dalam ayat (2) untuk pengawasan yang dapat menyatakan lanjut atau tidaknya pekerjaan konstruksi ke tahap berikutnya.

Dalam proses pelaksanaannya, diperlukan adanya perubahan dan/atau penyesuaian terhadap rencana teknis.

Penyedia jasa perencana pun wajib melaporkan kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenanganya untuk mendapatkan persetujuan sebelum pelaksanaan perubahan dapat dilanjutkan, berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tarif Tol Kanci-Pejagan dan Pejagan-Pemalang Naik 17 Januari 2021

Tarif Tol Kanci-Pejagan dan Pejagan-Pemalang Naik 17 Januari 2021

Berita
Intip, Strategi Adhi Commuter Properti Kejar Rp 1,3 Triliun di Tengah Pandemi

Intip, Strategi Adhi Commuter Properti Kejar Rp 1,3 Triliun di Tengah Pandemi

Berita
Sektor Properti Bangkit jika Pertumbuhan Ekonomi di Atas 4,8 Persen

Sektor Properti Bangkit jika Pertumbuhan Ekonomi di Atas 4,8 Persen

Berita
Terkendala Covid, Sertifikasi Tanah di Seluruh Indonesia Tak Penuhi Target

Terkendala Covid, Sertifikasi Tanah di Seluruh Indonesia Tak Penuhi Target

Berita
Tarif Tol JORR Naik hingga Rp 1.500, Minggu 17 Januari Resmi Berlaku

Tarif Tol JORR Naik hingga Rp 1.500, Minggu 17 Januari Resmi Berlaku

Berita
Ditjen Bina Marga Kirim Alat Berat, Buka Jalur Evakuasi Korban Gempa Majene

Ditjen Bina Marga Kirim Alat Berat, Buka Jalur Evakuasi Korban Gempa Majene

Berita
Tanggap Bencana Gempa Majene, Ditjen Cipta Karya Fasilitasi Air Bersih dan Toilet Umum

Tanggap Bencana Gempa Majene, Ditjen Cipta Karya Fasilitasi Air Bersih dan Toilet Umum

Berita
Tarif Baru Tol Cipularang dan Padaleunyi Berlaku 17 Januari, Ini Rinciannya

Tarif Baru Tol Cipularang dan Padaleunyi Berlaku 17 Januari, Ini Rinciannya

Berita
Siap-siap, Tarif Tol JORR-S dan Akses Tanjung Priok Juga Naik

Siap-siap, Tarif Tol JORR-S dan Akses Tanjung Priok Juga Naik

Berita
Jokowi Ungkap Alasan Kementerian PUPR Dapat Anggaran Terbesar Tahun 2021

Jokowi Ungkap Alasan Kementerian PUPR Dapat Anggaran Terbesar Tahun 2021

Berita
Menengok Rumah Ramah Lingkungan di Desa Terapung Amsterdam

Menengok Rumah Ramah Lingkungan di Desa Terapung Amsterdam

Arsitektur
Perkiraan Serapan Anggaran Kementerian PUPR Akhir Januari Rp 14,8 Triliun

Perkiraan Serapan Anggaran Kementerian PUPR Akhir Januari Rp 14,8 Triliun

Berita
Jumat Ini, 982 Paket Pekerjaan Infrastruktur Rp 12,5 Triliun Diteken

Jumat Ini, 982 Paket Pekerjaan Infrastruktur Rp 12,5 Triliun Diteken

Berita
[POPULER PROPERTI] Minggu 17 Januari, Tarif Integrasi Tol Japek dan Tol Layang Resmi Berlaku

[POPULER PROPERTI] Minggu 17 Januari, Tarif Integrasi Tol Japek dan Tol Layang Resmi Berlaku

Berita
Kantongi Rp 520 Miliar dalam 6 Bulan, Cipta Harmoni Rilis Klaster Kedua The Sanctuary Collection

Kantongi Rp 520 Miliar dalam 6 Bulan, Cipta Harmoni Rilis Klaster Kedua The Sanctuary Collection

Berita
komentar di artikel lainnya
Close Ads X