Meski Meningkat, Stok Infrastruktur RI Masih Jauh dari Standar Global

Kompas.com - 22/09/2020, 11:46 WIB
Bendungan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan. Dok. Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPRBendungan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Stok infrastruktur Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mengalami kenaikan sebanyak 8 persen pada periode tahun 2015 hingga 2019.

Pada tahun 2015, stok infrastruktur Indonesia sekitar 35 persen. Sementara pada tahun 2019 meningkat menjadi 43 persen.

Meski demikian, strok infrastruktur Indonesia masih jauh dari target infrastruktur global secara rata-rata sebesar 70 persen.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Eko Djoeli Heripurwanto dalam market sounding secara virtual proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha ( KPBU) Bendungan Pasir Kopo, Selasa (22/9/2020).

" Stok infrastruktur Indonesia terhadap PDB masih jauh dari standar global," terang Eko.

Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur Indonesia periode tahun 2020 hingga 2024 akan difokuskan pada tiga kerangka utama.

Ketiga kerangka utama tersebut yakni, infrastruktur pelayanan dasar, infrastruktur ekonomi, serta infrastruktur perkotaan.

Sementara itu, infrastruktur Sumber Daya Air ( SDA) berupa bendungan multiguna merupakan salah satu cakupan infrastruktur pelayanan dasar yang perlu dibangun untuk meningkatkan ketahanan air pangan nasional.

Baca juga: Kemarau Panjang, Kapasitas Air Baku di Bendungan Tilong Turun Drastis

Kementerian PUPR menargetkan, kapasitas tampung Indonesia pada periode 2020-2024 mencapai 68,11 meter kubik per kapita per tahun.

Demi mencapai target kapasitas tampung tersebut, Eko mengatakan, anggaran yang dibutuhkan sebanyak 1.423 triliun.

Namun, berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN) di bidang SDA tahun 2020-2024 hanya mencapai Rp 384,36 triliun.

Dengan demikian, terdapat funding gap (kesenjangan pendanaan) sebanyak 33 persen atau Rp 1,038,64 triliun yang perlu dipenuhi.

Oleh karena itu, Pemerintah melakukan skema KPBU dengan swasta yang diharapkan dapat menghasilkan daya ungkit dari hasil investasi tersebut.

"Sehingga, manfaat yang diperoleh dapat digunakan untuk kepentingan negara yang lebih penting," tutur Eko.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X