Bedah 5.000 Rumah di Gorontalo, Rp 87,5 Miliar Dikucurkan

Kompas.com - 16/09/2020, 08:00 WIB
Ilustrasi perumahan di Gorontolo. Dok. TIM KOMUNIKASI PUBLIK SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI GORONTALO / BAGIAN HUKUM DAN KOMUNIKASI PUBLIK DITJEN PERUMAHAN KEMENTERIAN PUPRIlustrasi perumahan di Gorontolo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Pelaksanaa Penyediaan Perumahan (BP2P) Sulawesi 1 mengalokasikan anggaran senilai Rp 87,5 miliar untuk Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ( BSPS) di Provinsi Gorontalo.

Anggaran tersebut digunakan untuk membedah 5.000 unit Rumah Tidak Layak Huni ( RTLH) di wilayah tersebut.

Penyaluran dana Program BSPS di Gorontalo terbagi menjadi dua yakni, BSPS Reguler Peningkatan Kualitas di Provinsi Gorontalo sebanyak 3.000 unit dan penyaluran National Affordable Housing Program (NAHP) Bank Dunia sebanyak 2.000 unit.

Penyaluran Program BSPS di Gorontalo tersebut tersebar di lima Kabupaten dan 1 Kota.

Rinciannya, Kabupaten Gorontalo 1.550 unit, Kabupaten Bone Bolango 879 unit, Kabupaten Pohuwato 520 unit, Kabupaten Gorontalo Utara 717 unit, Kota Gorontalo 553 unit, serta Kabupaten Bolaemo sejumlah 781 unit.

Baca juga: Per 26 Agustus, Realisasi Bedah Rumah Senilai Rp 3,2 Triliun

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi I Hujurat mengtakan, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran sebesar Rp 17,5 juta per unit rumah kepada penerima bantuan BSPS.

Dana tersebut terdiri dari Rp 15 juta untuk bahan bangunan dan Rp 2,5 juta untuk upah tukang.

Sedangkan untuk kegiatan pembangunan rumah baru sebesar Rp 35 juta yang terdiri dari Rp 30 juta untuk bahan bangunan dan Rp 5 juta untuk upah tukang.

Hujurat menegaskan, masyarakat penerima bantuan BSPS tak dipungut biaya sama sekali.

"Dalam penyaluran dana BSPS ini tidak adanya pungutan biaya sama sekali. Jadi, masyarakat bisa berswadaya dalam membangun rumahnya," ujar Hujurat dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (15/9/2020).

Ia berharap, program BSPS dapat memberikan dampak positif yang lebih besar kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR) untuk menyediakan kebutuhan rumah layak huni.

Dengan demikian, hal tersebut dapat mengurangi angka backlog rumah tidak layak huni di Provinsi Gorontalo, terutama Kabupaten Bolango.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X