UU SDA Digugat ke Mahkamah Konstitusi, Ini Tanggapan Kementerian PUPR

Kompas.com - 14/09/2020, 15:34 WIB
Bendungan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan. Dok. Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPRBendungan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan.

c. kegiatan selain untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat yang bukan merupakan kegiatan usaha; dan

d. kegiatan konstruksi pada Sumber Air yang tidak menggunakan Air.

(2) Pengguna Sumber Daya Air selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggung BJPSDA.

(3) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berhak atas hasil penerimaan BJPSDA yang dipungut dari para pengguna Sumber Daya Air.

(4) BJPSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan untuk keberlanjutan pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai yang bersangkutan.

Kemudian, pada Pasal 59 berbunyi "Pembayaran BJPSDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 harus memperhatikan prinsip pemanfaat membayar."

Menanggapi hal itu, Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Lilik Retno Cahyadiningsih mengaku belum menerima laporan gugatan tersebut.

"Sampai dengan saat ini belum ada surat pemberitahuan," kata Lilik kepada Kompas.com, Senin (14/9/2020).

Sementara, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai, UU 17/2019 tentang SDA dinilai parsial dan tidak melihat air sebagai kesatuan ekosistem.

Hal tersebut disampaikan Manager Kampanye Pangan, Air, dan Ekosistem Esensial Walhi Wahyu Perdana ketika dihubungi terpisah oleh Kompas.com, Senin (14/9/2020).

"Memang catatan terhadap UU Nomor 17/2019 tentang SDA, dia tidak melihat air sebagai satu kesatuan ekosistem sehingga pengelolaannya parsial terbatas, khususnya pada Sumber Penyediaan Air Minum (SPAM). Padahal soal air tidak hanya itu," kata Wahyu.

Oleh karena itu, Walhi meminta agar beberapa aturan UU Nomor 17/2019 tentang SDA tidak mengurangi hak air untuk masyarakat.

Dengan demikian, kata Wahyu, perhatian hak atas air untuk masyarakat serta perlindungan ekosistem lingkungan hidup perlu diperhatikan oleh Pemerintah.

Halaman:


Sumber
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X