Dapat Rp 44,4 Triliun, Pagu Indikatif SDA Terbesar di Kementerian PUPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan alokasi Pagu Indikatif Tahun 2021 sebesar Rp 115,8 triliun.

Pagu indikatif tersebut ditetapkan berdasarkan surat bersama Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dan Menteri Keuangan (Menkeu) tentang pagu indikatif tahun 2021 yang diterbitkan pada 8 Mei 2020.

Dari besaran pagu indikatif tersebut, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) mendapat alokasi paling besar yakni Rp 44,4 triliun.

"Jadi ini, programnya untuk ketahanan SDA dialokasikan sebesar Rp 44,4 triliun," ungkap Basuki dalam Rapat Kerja Bersama Komisi V DPR RI, Rabu (24/6/2020).

Pembangunan bendungan dan embung mendapatkan porsi paling besar yakni senilai Rp 15,35 triliun.

Hal ini karena Kementerian PUPR akan membangun 47 bendungan yang terdiri dari 4 bendungan baru dan 43 bendungan yang sedang dilakukan pekerjaannya.

Di antaranya adalah Bendungan Keureuto, Amoro, Tapin, Way Sekampung, Leuwikeris, Pamukkulu, Bendo, Bener, dan Budeng-budeng.

Kemudian, anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun lebih dari 8 embung contohnya, Sriwijaya, Sanur, Natuna, dan Bandara Bungo, serta merevitalisasi 4 danau yakni, Rawa Bening, Limboto, Tondano, Poso, dan Sipin.

Sementara anggaran untuk pembangunan itigasi dan rawa senilai Rp 7,27 triliun.

Rinciannya, pembangunan irigasi 20.000 hektar di Jambo Aye, Batang Asai, Singa, Bintang Bano, Tingal, Karau, dan Amandit.

Kemudian, rehabililtasi dan peningkatan irigasi 100.000 hektar di Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas, Cikunten, Manganti, Batang Ilong, Batanghari, termasuk irigasi tambak.

Baca juga: Pagu Indikatif Kementerian PUPR Tahun 2021 Sebesar Rp 115,58 Triliun

Lalu, anggaran sebesar Rp 6,38 triliun akan digunakan untuk operasi dan pemeliharaan SDA.

Besarannya terbagi untuk membangun sarana dan prasarana SDA yang sedang dibangun, pengadaan alat berat dan tanggap darurat bencana, Infrastruktur Berbasis Masyarakat atau P3TGAI di 10.000 lokasi.

Kemudian, Rp 6,44 triliun dialokasikan untuk pengendali daya rusak seperti, pembangunan pengendali banjir sepanjang 70 kilometer di Jeroen, Bendungan Solo Hilir, Bongkowento, Konawea, Kapuas, Lawe Alas, dan Genting.

Pembangunan atau pengendali sedimen/lahar gunung sebanyak 8 buah di Gunung Merapi dan Gunung Agung dan pembangunan pengairan pantai sepanjang 10 kilometer di Waha, Kalinda, Tanjung Lesung, Manado, Junthinyua, dan Mampie.

Selanjutnya, Rp 3,07 triliun akan dialokasikan untuk kebutuhan air tanah dan air baku.

Sebagai contoh, penyediaan air baku dengan kapasitas 3 meter kubik per detik di Kendal, Jonggol, Parapat, Mandalika, Karian-Serpong, Way Karan, Sintang, Bontoharun, dan Kasugihan.

Adapun anggaran sebesar Rp 2,64 triliun akan dialokasikan untuk dukungan layanan teknik dan dukungan manajemen serta Rp 0,28 triliun digunakan untuk pengendalian lumpur Sidoarjo.